GALAMEDIA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akhirnya diperintahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merevisi aturan Jaminan Hari Tua (JHT).
Perintah tersebut menyusul banyaknya kritik yang datang terkait pencairan JHT usia 56 tahun.
Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam keterangan persnya melalui video YouTube, Senin 21 Februari 2022.
"Tadi pak presiden sudah memanggil Pak menko dan bu menteri ketenagakerjaan, dan bapak presiden memerintahkan agar tata cara dan persyaratan pembayaran JHT itu disederhanakan, dipermudah" ungkapnya.
Jokowi meminta agar aturan JHT disederhanakan untuk mempermudah masyarakat mengajukan klaim khususnya saat pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Pengamat Politik, Rocky Gerung pun membuka suaranya dengan mengatakan bahwa Jokowi lagi-lagi mendapatkan momentum untuk menjadi pahlawan.
“Ya tentu Pak Jokowi dapat momentum untuk jadi hero,” ujarnya sambil sedikit tertawa melalui kanal Youtube Rocky Gerung Official Selasa, 22 Februari 2022.
Namun, yang aneh kata Rocky, bagaimana bisa sebuah kebijakan terus menerus direvisi. Menurutnya, hal ini menandakan bahwa pemerintahan tidak bermutu.
Baca Juga: LINE UP Persib vs PSM Makassar di Liga 1 Malam Ini: Robert Kembali Lakukan Rotasi
“Tapi orang menanggap bahwa bagaimana mungkin satu kebijakan bisa diubah-ubah. Artinya ini gak bermutu sebetulnya, pemerintah ini,” tuturnya.
Sebab, seharusnya sudah ada studi-studi mengenai sebuah aturan sebelum aturan tersebut dikeluarkan pemerintah.
“Karena mestinya sudah ada studi pada banyak soal-soal eksternalitis, apa yang akan terjadi,” sambungnya.
Baca Juga: Seminggu di Sydney, Livy Renata Ngaku 'Angkat Tangan' Gegara Hal Ini, Warganet Auto Beri Wejangan
Sehingga, kata Ahli Filsuf ini, orang akan bertanya-tanya apa yang sebenarnya dibahas di rapat saat penentuan JHT tersebut.
“Jadi kalau terus-menerus kebijakan itu diombang ambingkan, nunggu dulu reaksi baru dipulihkan, orang bertanya, kalau begitu rapat waktu penentuan JHT ini di Istana apa aja isinya,” jelasnya.
Oleh karena itu, Rocky sudah menduga bahwa Jokowi memang hendak tampil sebagai pahlawan.
“Jadi sekali lagi, kita tahu bahwa tentu saja Pak Jokowi selalu sudah bisa diduga akan tampil sebagai pahlawan,” ucapnya.
Namun, Jokowi kata Rocky tidak merevisi hal lainnya, seperti Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang juga ditolak oleh banyak pihak.
“Tapi hal yang lain dia gak mau revisi tuh kan. Undang-Undang IKN dia gak mau revisi,” tandasnya. ***