GALAMEDIA - Para diplomat tinggi dari 22 negara, termasuk negara-negara anggota Uni Eropa, meminta pemerintah Pakistan untuk mendukung resolusi di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) yang mengutuk agresi Rusia terhadap Ukraina .
Penandatangan dilakukan negara-negara anggota UE seperti Austria, Belgia, Bulgaria, Republik Ceko, Denmark, Prancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Italia, Portugal, Polandia, Rumania, Spanyol, Swedia dan Belanda, serta Australia, Kanada, Jepang, Norwegia, Swiss dan Inggris.
193 anggota UNGA minggu ini akan memberikan suara pada resolusi yang mengutuk tindakan Moskow, serupa dengan yang diveto Rusia di Dewan Keamanan pada hari Jumat. Resolusi tersebut membutuhkan dukungan dua pertiga untuk diadopsi.
Baca Juga: Tak Hanya Efek Invasi Ukraina, TERUNGKAP Alasan Facebook dan Instagram Hapus Konten Media Rusia
"Sebagai kepala misi untuk Republik Islam Pakistan, kami mendesak Pakistan untuk bergabung dengan kami mengutuk tindakan Rusia," kata pernyataan bersama yang ditandatangani oleh utusan dari 22 negara seperti dilansirkan Al Jazeera, Rabu 2 Maret 2022.
Sementara Perdana Menteri Pakistan Imran Khan berada di Moskow untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin pekan lalu, disaat pasukan Rusia memasuki Ukraina.
Meski demikian Pakistan telah menyatakan keprihatinan tentang dampak dari invasi, tetapi berhenti mengutuknya.
Sebelum kunjungannya ke Rusia, Khan mengatakan, krisis Ukraina tidak ada hubungannya dengan Pakistan, yang tidak ingin bergabung dengan blok manapun.
Baca Juga: Deklarasi Pembentukan Konsorsium Nasional Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal
Pakistan telah mulai memperluas hubungan dengan Rusia dalam proyek-proyek energi, UE adalah pasar ekspor utamanya bersama dengan Amerika Serikat.
Uni Eropa telah memberikan status perdagangan khusus kepada Pakistan, Sistem Preferensi Umum (GSP+), yang menurunkan tarif masuk.
Seorang juru bicara kantor luar negeri Pakistan mengatakan, Islamabad telah terlibat dengan anggota masyarakat internasional untuk "bertukar perspektif" tentang situasi tersebut.
“Kami selama ini menganjurkan dialog dan keterlibatan berkelanjutan untuk mengurangi ketegangan dan bekerja untuk solusi diplomatik,” katanya.
Baca Juga: Diduga Otak Skenario Tunda Pemilu 2024 Terkuak, Rizal Ramli: Ternyata Si Abang Biangnya
Menteri hak asasi manusia negara itu, Shireen Mazari, menanggapi di Twitter, menyebut pernyataan bersama itu “ironis”.
Dia mengatakan, Pakistan tidak mendukung kekuatan militer, tetapi UE seharusnya tidak mematuhi Piagam PBB "secara selektif" seperti yang telah dilakukan "selama beberapa dekade".
Dia menyerukan Uni Eropa, untuk mengutuk dugaan pelanggaran oleh India dan Israel.***