GALAMEDIA - Pemerintah Kota Bandung memastikan para penyandang disabilitas mendapatkan seluruh dokumen kependudukan.
Hal ini seiring dengan Pencanangan Gerakan Bersama untuk Penyandang Disabilitas melalui Pendataan, Perekaman dan Penerbitan Dokumen Kependudukan (Biodata, KTP-El, dan KIA) guna membangun masyarakat inklusif.
Pencanangan dilaksanakan di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Cicendo Jalan Cicendo No.2 Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung, Senin, 4 April 2022.
Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan secara simbolik dokumen kependudukan bagi peserta didik SLBN Cicendo Bandung.
"Ada Program pemerintah pusat lewat Dirjen Dukcapil Kemendagri yakni gerakan pencanangan pendataan bagi kaum disabilitas untuk mendapatkan seluruh dokumen kependudukan baik KTP, KK, KIA, akta kelahiran, " ujar Plt Wali Kota Bandung Yana Mulyana usai acara.
Baca Juga: PKL Musiman Bebas Berjualan di Kota Cimahi Selama Ramadhan, Tapi....
Dikatakannya, dalam dokumen kependudukan para penyandang disabilitas ini terdapat kode atau tanda tertentu sehingga memudahkan mereka dalam mengakses fasilitas seperti kesehatan atau pendidikan.
"Kemarin itu, datanya sama seperti yang biasa. Mungkin temen-temen ini butuh fasilitas yang berbeda sehingga perlu diperbaharui, ini pendataan ulang, " ungkap Yana.
Dari informasi yang disampaikan Dirjen Dukcapil Kemendagri pada acara, kata Yana, di seluruh Indonesia terdapat 22 juta penyandang disabilitas, tapi datanya belum berdasarkan by name by adress masih berdasarkan asumsi.
Sehingga sekarang ini dilakukan pendataan ulang apakah jumlahnya benar 22 juta orang dan nantinya ada tanda khusus dalam dokumen kependudukan penyandang disabilitas ini.
"Di Kota Bandung ini ada sekitar 1600-an penyandang disabilitas, " ungkapnya.
Perekaman untuk dokumen kependudukan penyandang disabilitas ini, ujar Yana, bisa dilakukan di Disdukcapil Kota Bandung, Kecamatan. Bahkan, Disdukcapil memiliki program mendatangi langsung ke rumah-rumah penyandang disabilitas.
Baca Juga: Spesifikasi Lengkap Realme C35, Smartphone Entry Level Rasa Flagship Cuma 2 Jutaan
Sementara itu disinggung soal infrastruktur yang menunjang bagi penyandang disabilitas, Yana berharap, Kota Bandung bisa menjadi kota ramah bagi penyandang disabilitas. Saat ini, guide block sudah mulai dibuat di semua trotoar.
"Di puskesmas juga ada tanda braille seperti ini kasir ada huruf brailenya. Atau yang menunjukkan ruang perawatan di Puskesmas juga ada huruf braillenya bisa diraba. Tempat-tempat layanan publik kita dorong juga, " ungkapnya.
Untuk di pemerintahan, Yana mengaku belum seluruhnya instansi memiliki fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas. Pihaknya akan terus memenuhi kebutuhan itu, terutama di tempat-tempat yang bersentuhan langsung dengan publik.
Pada kesempatan tersebut, Yana juga menyerahkan secara simbolik dokumen kependudukan KIA dan KTP-el kepada 10 Peserta didik disabilitas dari SLB Cicendo, SLB B Sukapura, SLB-C YPLB Cipaganti, SLB Autis Prananda.
Perlu diketahui, Kota Bandung Jawa Barat menjadi daerah pertama yang melaksanakan gerakan ini. Kegiatan ini diinisiasi oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) yang berkolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Jawa Barat, Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung.
Guna memastikan dokumen kependudukan bagi kaum penyandang disabilitas, dilakukan validasi data oleh Disdukcapil Jawa Barat dan Disdukcapil Kota Bandung pada 31 Maret hingga 3 April 2022. Sampai dengan 3 April 2022 telah terdata dan tercetak 111 dokumen kependudukan yang terdiri dari KTP-el, KIA, dan akta kelahiran.
Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan, program gerakan bersama yang telah dibangun ini diselesaikan bersama dengan lebih masif dalam memberikan NIK, biodata, kartu identitas anak (KIA), KTP-el, serta akta kelahiran.
Baca Juga: Spesifikasi Lengkap Realme C35, Smartphone Entry Level Rasa Flagship Cuma 2 Jutaan
"Ini merupakan pekerjaan besar bagi semua instansi dan masyarakat, gerakan afirmatif yang bertujuan khusus untuk memberikan dokumen kependudukan bagi yang kesulitan akses," ucap Zudan.
"Pengurus sekolah, Kepala sekolah SLB dari SD sampai SMA koordinasikan oleh Dinas Pendidikan, dan dari rekan-rekan komunitas, asosiasi organisasi penyandang disabilitas bisa menghubungi kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Dinas Dukcapil untuk kami turun menjemput bola," imbuhnya.
Pada acara tersebut turut dihadiri oleh Staf Khusus (Stafsus) Presiden, Angkie Yudistia secara daring.***