GALAMEDIA - Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi program yang dipercaya pemerintah dalam menangani urusan kemiskinan. Di sisi lain, program ini memiliki tantangan dimasa yang akan datang.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pepen Nazaruddin saat membuka Rapat Koordinasi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya PKH di Bandung Barat, Kamis 25 Juni 2020 malam.
"Betapa pentingnya PKH ini di mata pemerintah, sehingga ketika terjadi sesuatu, baik bencana maupun kemiskinan. Maka PKH menjadi program yang paling pertama disebut," ujar Pepen di hadapan para SDM PKH.
Baca Juga: Ikut Cetak Gol Juara, Efek Dortmund Liverpudlian Yakin Klopp Susupkan Pulisic ke Stamford Bridge..
Ia mengatakan hal itu sebagai suatu kebanggaan bagi Kementerian Sosial dan SDM yang berperan di dalam program tersebut. Namun dalam waktu bersamaan juga menjadi tantangan tersendiri.
"Tantangannya adalah kita harus membuktikan bahwa PKH itu bisa menjadi andalan dalam pengentasan kemiskinan," ujar dia seperti dalam siaran persnya, Jumat 26 Juni 2020.
Pepen pun menginstruksikan agar jajarannya tak berhenti memperbarui dua hal dalam pelaksanaan PKH. Yang pertama yaitu mekanisme dan kedua yakni SDMnya.
"Yang pertama, perbarui terus mekanismenya karena pada dasarnya PKH ini adalah mekanisme penyaluran bansos," pinta pria berkacamata ini.
Baca Juga: Geo Dipa Energi Unit Patuha Salurkan APD ke Sejumlah Puskesmas
Sedangkan hal kedua yang perlu diperbarui menurut dia adalah SDM, "Tidak boleh ini saling ketinggalan, mekanismenya maju, SDMnya masih kurang atau sebaliknya," tambahnya.
Pepen juga menekankan pentingnya terus mengasah kapasitas SDM. Sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, kapasitas SDM bisa meningkat lewat pertemuan di antara SDM PKH.
"Jadi, pertemuan-pertemuan seperti ini adalah bagian kecil dari upaya kita terus meningkatkan profesionalisme SDM PKH. Baik pendamping yang langsung bertemu KPM di lapangan, maupun teman-teman yang secara manajerial mengurus data," tuturnya.
Baca Juga: Segera Mengaspal, All New Honda Jazz Bakal Bermesin Formula 1
Edukasi
Pada kesempatan itu, Pepen juga menegaskan, tugas Pendamping PKH tidak selesai hanya dengan memastikan bansos PKH diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Lebih dari itu, mereka diharuskan dapat mengedukasi KPM dampingannya, seperti memperkenalkan mereka pada perbankan, gerakan pegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sendiri, hingga mendorong KPM agar graduasi mandiri.
"KPM perlu diberikan pengetahuan mengenai sistem perbankan sehingga ada peningkatan inklusi keuangan," kata Pepen.
Selain itu, ini juga berguna untuk menekan pelanggaran mendasar yang mungkin dilakukan oknum akibat KKS tidak dipegang sendiri oleh KPM.
"Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana dengan bantuan ini, teman-teman bisa memotivasi KPM untuk berdaya, bila perlu graduasi sejak dini?" tanya Dirjen Pepen ke para Pendamping PKH.
Baca Juga: Kiper Persib Teja Paku alam Pilih Berlatih di Istano Basa Pagaruyung
Sebab, kata dia, memberdayakan KPM dengan membangun usahanya sendiri sehingga menorehkan angka graduasi tinggi adalah capaian prestasi sesungguhnya seorang Pendamping PKH.
Sebagai bentuk apresiasi, rakor menghadirkan seorang mantan penerima manfaat PKH Kabupaten Bandung Barat tahun 2017, bernama Asih. Dalam tiga tahun terakhir, ia dan suami merintis usaha meubel dan berpenghasilan di atas rata-rata.
Kini, ia telah mampu secara finansial dan memutuskan mundur dari kepesertaan PKH pada 2020.
"Dari usaha meubel, saya bisa mendapatkan keuntungan antara lima sampai Rp 10 juta per bulan", ungkap Asih.
Sementara itu, kegiatan yang dilaksanakan di salah satu hotel di kawasan Kota Baru Parahyangan itu juga dihadiri oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Rachmat Koesnadi dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Dodo Suherman.
Baca Juga: Alhamdulillah, Jumlah Pasien Sembuh Corona di Jabar Terus Bertambah
Menurut Rachmat, tujuan kegiatan rakor ini adalah untuk memberikan dorongan dan motivasi bagi SDM PKH. Harapannya, mereka dapat bekerja lebih maksimal guna mencapai target program secara efektif dengan mengedepankan sikap santun, integritas, dan profesional.
"Sementara, rapat koordinasi ini akan kami laksanakan di 6 provinsi yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Lampung," terangnya.
Sekitar 245 SDM PKH se-Kabupaten Bandung Barat mengikuti kegiatan tersebut. Namun, hanya tampak 35 orang yang hadir secara langsung di lokasi kegiatan.
Di antaranya 1 Korwil, 3 Korkab, 19 Korcam, dan 12 Pendamping PKH. Sedangkan selebihnya mengikuti kegiatan melalui media virtual yang terhubung.
Meski kegiatan berlangsung secara tatap muka, prosedur protokol kesehatan tetap diperhatikan. Antara lain pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki ruang pertemuan, penerapan jaga jarak antar peserta, hingga penempatan hand sanitizer pada setiap meja.***