GALAMEDIA - Satgas Saber Pungli Jawa Barat mengingatkan sekolah dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disidukcapil) kabupaten/kota untuk waspada terhadap pemalsuan kartu keluarga (KK) atau bodong pada penerimaan peserta didik baru (PPDB), khususnya pada jalur zonasi.
Selain itu, sekolah juga diminta pro aktif jika menemukan KK yang 'aneh'.
Seperti diketahui, KK merupakan salah satu dokumen wajib dalam persyaratan PPDB. Dalam Juknis PPDB, KK yang digunakan untuk pendaftaran sekolah, minimal sudah berlaku satu tahun.
“Jangan sampai seperti tahun lalu ada KK yang bodong. Biasanya ini terjadi di sekolah yang difavoritkan masyarakat. Ini yang harus diantisipasi, baik oleh disdukcapil atau sekolah,” kata Anggota Kelompok Ahli Satgsa Saber Pungli Jabar, Irianto kepada galamedia, Jumat 26 Juni 2020.
Baca Juga: 13 Bukan Angka Sial Bagi KBB, Dibuktikan dengan Raihan WTP dari BPK
Tahun lalu, katanya, ditemukan KK yang jadi-jadian. KK itu mirip bahkan memang asli tapi tidak logis.
“Masa iya dalam 1 KK ada 9 anggota keluarganya dan masuk SMA secara bersamaan. Dan tidak ada kepala keluarganya. Terus ada KK baru di sekitar Jalan Bali, padahal di tempat itu perkantoran semua. Kasus lainnya, ada kantor dijadikan tempat tinggal,” tegasnya.
Kasus-kasus KK asli tapi bodong, lanjutnya bisa lolos dari Disdukcapil. Ini menjadi pertanyaan besar.
Oleh sebab itu, ia mengharapkan di tahun ini kasus KK bodong atau tidak logis ini jangan samapi terulang lagi. Filter utama untuk mengantisipasi hal ini adalah di disdukcapil.
Baca Juga: Praktik Pungli di Disdukcapil Cirebon Tiga Orang Jadi Tersangka
“Saat ini sudah canggih, apalgi sistem sudah terkoneksi. Disdukcapil bisa melacak KK yang ada di daerahnya. Kalau ada KK yang mencurigakan segera koordinasi dengan pihak terkait,” tegasnya.
Menurutnya, saat ini mumpung masih proses PPDB khsususnya jalur zonasi di tingkat SMA. Oleh karennya panitia PPDB harus waspada dan pro aktif jika menemukan KK bodong atau yang tak masuk akal saat verifikasi berkas calon peserta didik.
Ia memprediksi selama ada sekolah favorit kasus KK bodong ini akan selalu muncul. Makanya ia memgimbau sekolah dan disdik capil untuk mewaspadainya.
Baca Juga: Personil Kodim 0612 Tasikmalaya Wajib Cek Fisik dan Kesehatan
Sigap
Diakuinya, pemerintah memang tidak ingin ada imej sekolah favorit dan tidak favorit. Namun, kenyataannya di kalangan masyarakat labelling itu masih ada.
“Ya selama mutu pendidikan belum merata di setiap sekolah, label sekolah favorit itu akan selalu ada di benak masyarakat. Makanya, apa yang sering diakali masyarakat atau oknum, pertugas berwenang harus sigap,” katanya.
Ia juga meminta Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk menekankan kepada sekolah agar panitia PPDB harus lebih kompeten. Harus bisa proaktif jika menemukan penyimpangan selama proses PPDB atau ada hal—hal yang aneh di luar kebiasaan umumnya.
Baca Juga: Besok, Uji Coba Pembukaan Kembali Tempat Wisata Air di Kab. Bandung
Sementara itu, Ketua PPDB SMAN 5 Kota Bandung, Eka Harijanto mengatakan panitia dan operator di sekolah tidak bisa melihat scan KK pendaftar dalam laman PPDB. Karena, dokumen kk yang di-upload hanya tanggal KK.
“Jadi saya kira, sekolah juga kesulitan untuk melihat apakah KK itu asli atau bodong. Informasi yang kami dapat, bahwa saat orangtua siswa mengunduh KK, dengan menyantumkan nomor KK, notifikasi yang muncul hanya kata “sesuai”. Itu saja. Perkara isinya bodong atau ada penyimpangan, kita tidak bisa melihatnya,” jelasnya.
Dikatakan, pihak sekolah dapat melihat berkas asli siswa setelah pengumuman atau dinyatakan lulus di sekolah yang dituju. Oleh karenanya, ia mengimbau pada panitia PPDB dan operator sekolahnya untuk hati-hati saat memverifikasi data calon peserta didik.
“Idelanya, sekolah memang harus bisa melihat scan KK pendaftar. Supaya kita juga bisa melihat apakah KK itu asli atau mencurigakan. Kalau begini, kan kita tidak bisa apa-apa. Saya kira, dengan sistem seperti ini adanya pemalsuan KK atau berkas lainnya sangat dimungkinan terjadi,” ujar Eka.