GALAMEDIANEWS - Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres mengutuk invasi Rusia ke Ukraina dalam pidatonya dihadapan Majelis Umum PBB pada Rabu 22 Februari 2023. Guterres menyebut invasi ini tidak hanya sebagai "pelanggaran terhadap hati nurani kolektif kita" tetapi juga pelanggaran terhadap Piagam PBB dan hukum internasional.
"Seperti yang telah saya katakan sejak hari pertama, invasi Rusia ke Ukraina merupakan tantangan terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai sistem multilateral kita," katanya.
Guterres juga mengisyaratkan bahwa Rusia dapat menggunakan senjata nuklir.
"Kami telah mendengar ancaman terselubung tentang penggunaan senjata nuklir. Apa yang disebut sebagai penggunaan senjata nuklir secara taktis sama sekali tidak dapat diterima. Sekarang adalah waktunya untuk menahan diri dari tindakan seperti itu," tambahnya.
Pidato Guterres tersebut mendahului pemungutan suara atas resolusi yang didorong Kiev untuk menyerukan "perdamaian yang adil dan abadi" di Ukraina.
Baca Juga: Peluang Bisnis Budidaya Jenis Kurma yang Bisa Tumbuh di Tanah Indonesia
Rancangan resolusi tersebut menegaskan kembali "komitmen PBB terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan, dan integritas teritorial Ukraina". Rancangan resolusi ini juga menuntut Rusia untuk 'segera, secara penuh dan tanpa syarat menarik semua pasukannya dari wilayah Ukraina'.
Pemungutan suara untuk resolusi ini diperkirakan akan dilakukan pada hari Kamis (23 Februari 2023.
Sementara itu, Rusia telah menentang rancangan resolusi tersebut. Rusia menggambarkan resolusi tersebut sebagai "tidak seimbang dan anti-Rusia" dan meminta Majelis Umum PBB untuk memberikan suara menentangnya.
Dalam argumennya, Moskow mengatakan bahwa Barat melancarkan apa yang disebut "perang proksi", merujuk pada negara-negara Barat yang memasok senjata ke Ukraina dan menjatuhkan sanksi terhadap Rusia.
"Barat dengan kurang ajar mengabaikan kekhawatiran kami dan terus mendekatkan infrastruktur militer NATO ke perbatasan kami," kata duta besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenza, kepada Majelis Umum PBB.
Baca Juga: UPDATE Korban Gempa Turki : Korban Jiwa Lebih Dari 43.000 Orang
"Mereka siap menjerumuskan seluruh dunia ke dalam jurang perang," tambah Nebenzya.
Nebenzya mengakui bahwa Rusia tidak memiliki "pilihan lain" selain meluncurkan "operasi militer khusus" di Ukraina pada 24 Februari tahun lalu.
Menjelang pertemuan Majelis Umum PBB pada hari Kamis, Ibu Negara Ukraina Olena Zelenska juga menyerukan pembentukan pengadilan internasional untuk mengadili Rusia.
Ia menyampaikan seruan tersebut dalam sebuah pesan video kepada para diplomat dunia.
Selama satu tahun ini, warga Ukraina telah dibunuh di depan mata dunia "di kota-kota, desa-desa, rumah-rumah, rumah sakit dan teater", katanya dalam video tersebut.
"Saya pikir Anda akan setuju... terlepas dari negara dan kebangsaan kita, kita memiliki hak untuk tidak dibunuh di rumah kita," tambahnya.
Zelensky meminta PBB untuk membentuk pengadilan khusus untuk kejahatan agresi Rusia. ***