GALAMEDIANEWS - Presiden Jokowi telah menyerukan kepada negara-negara di ASEAN untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku perdagangan manusia.
Presiden Jokowi mengatakan bahwa perlindungan pekerja migran dan korban perdagangan manusia juga akan menjadi isu penting bagi para pemimpin dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42 di Labuan. KTT ASEAN di Labuan Bajo, Mangarai Barat, Nusa Tenggara Timur, 10-11 Mei 2023.
"Hal yang menyentuh kepentingan rakyat menjadi perhatian penting para Leaders, termasuk perlindungan pekerja migran dan korban perdagangan manusia. Saya mengajak negara ASEAN untuk menindak tegas pelaku-pelaku utamanya," kata Jokowi dalam keterangan pers penutup rangkaian KTT Ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Kamis, 11 Mei 2023
Seperti diketahui, dalam KTT ASEAN ke-42 ini, para pemimpin ASEAN menyiapkan setidaknya tiga dokumen terkait buruh migran dan perdagangan manusia.
Pertama adalah Deklarasi tentang Pemberantasan Perdagangan Orang melalui Penyalahgunaan Teknologi, kedua adalah Deklarasi tentang Status dan Perlindungan Nelayan Migran, dan ketiga adalah Deklarasi tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarganya dalam Situasi Krisis
Isu perdagangan manusia telah diangkat oleh pemerintah Indonesia, kata Presiden Jokowi pada hari Senin, 8 Mei 2023 di Labuan Bajo menjelang KTT ASEAN ke-42. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.
"Ini penting dan sengaja saya usulkan karena korbannya adalah rakyat ASEAN dan sebagian besar adalah WNI (warga negara Indonesia, red.) kita," ujar Jokowi.
Sehari kemudian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia Mahfud MD juga menegaskan bahwa konsep keadilan restoratif tidak dapat diterapkan dalam kasus-kasus perdagangan manusia setelah para pelaku ditangkap.
"Kejahatan TPPO itu adalah kejahatan serius yang tidak bisa didamaikan, pelakunya harus dihukum," kata Mahfud MD kepada awak media selepas memimpin Pertemuan Ke-26 Dewan Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN (APSC) di Labuan Bajo, Selasa, 9 Mei 2023
Rangkaian sidang dan pertemuan puncak pada KTT ASEAN ke-42 tentang Pembangunan Berkelanjutan, yang berakhir di Labuan Bajo pada hari Kamis, 11 Mei 2023 menghasilkan setidaknya 11 dokumen.
Dokumen-dokumen tersebut antara lain deklarasi tentang pemberantasan perdagangan manusia melalui penyalahgunaan teknologi, deklarasi tentang membangun ekosistem regional untuk kendaraan listrik, deklarasi tentang peningkatan konektivitas pembayaran regional dan mempromosikan transaksi mata uang lokal, deklarasi tentang lokasi dan perlindungan nelayan migran, deklarasi tentang perlindungan pekerja migran dan keluarganya dalam situasi krisis, dan deklarasi tentang Inisiatif Satu Kesehatan.
Selain itu, deklarasi bersama juga dikeluarkan, yaitu: Deklarasi Pembentukan Jaringan Desa ASEAN, Deklarasi tentang Serangan terhadap Pusat Pengawalan AHA dan Kelompok Pengamat ASEAN di Myanmar, Deklarasi tentang Pembentukan Visi Komunitas ASEAN Pasca-2025, Deklarasi tentang Penguatan Kapasitas dan Efektivitas Kelembagaan ASEAN, dan Deklarasi Pemimpin KTT ASEAN ke-42
KTT ASEAN ke-42 dihadiri oleh para pemimpin negara anggota kecuali Myanmar dan Thailand, serta Timor Leste.
Baca Juga: Apa Itu Konsensus Lima Poin yang Dibahas Presiden Jokowi di KTT ASEAN Labuan Bajo
Junta militer Myanmar terus dikecualikan oleh ASEAN dari pertemuan puncak organisasi regional tersebut karena gagal mengimplementasikan Five Point Consensus (5PC), sebuah rencana perdamaian yang diluncurkan oleh para pemimpin ASEAN pada bulan April 2021 untuk membantu mengakhiri konflik di Myanmar.
Sementara itu, Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-ocha tidak akan menghadiri KTT ASEAN 2023 karena negaranya sedang mempersiapkan pemungutan suara pada hari Minggu, 14 Mei 2023. Deputi PM sekaligus Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai hadir mewakili Thailand dalam rangkaian KTT Ke-42 ASEAN.***