GALAMEDIA - Pelantikan ketua terpilih Partai Gokar Kabupaten Bandung Barat, Fery Pamawisa terancam mengalami penundaan. Sebab 15 dari 22 pemegang hak suara dalam Musyawarah Daerah (Musda) IV akan mengadukan kekisruhan pada saat proses pemilihan ke Mahkamah Etik Partai Golkar.
"DPP Partai Golkar memberi ruang kepada semua kader, dalam hal ini calon-calon ketua DPD Golkar yang merasa dirugikan dalam penyelenggaran Musda Partai Golkar yang pelaksanaannya inkonstitusional. Ada tempat untuk melaporkan ke mahkamah etik partai. Karena terjadi kekisruhan, sulit akan dilaksanakan pelantikan dalam waktu dekat," kata Dadan Supardan salah seorang kandidat ketua pada Musda IV lalu kepada galamedianews.com, Senin, 31 Agustus 2020.
Pada Musda IV yang dilaksanakan di kantor Sekretariat DPD Partai Golkar Jawa Barat dari 22 pemegang hak suara, 15 orang menyatakan walkout karena menilai banyak pelanggaran yang terjadi.
Baca Juga: Zalnando Berharap Bisa Memberikan Kontribusi untuk Persib Bandung
Dadan mengatakan, pihaknya juga akan mengajak para calon ketua DPD Golkar dari kabupaten/kota lain untuk bersama-sama melakukan gerakan penyelamatan Partai Golkar melalui mekanisme yang konstitusional.
"Saya mengimbau kepada teman calon ketua DPD Golkar dari kabupaten/kota lain agar tetap berdiri tegak di Partai Golkar dan tidak keluar dari partai," ujarnya.
Menyelamatkan partai
Mantan Ketua KNPI Kabupaten Bandung Barat ini mengatakan Partai Golkar berdiri dan menjungjung tinggi norma-norma organisasi partai, baik AD/ART maupun Juklak 02 tahun 2020 terkait dengan penyelenggaran musda provinsi dan musda kabupaten/kota.
Baca Juga: Masyarakat Sulit Mengubah Kebiasaan Makan Nasi ke Pangan Alternatif
"Saya mengak semua kawan-kawan untuk rembug bersama dalam upaya menyelamatkan partai dan mengembalikan Golkar sebagai partai yang menjung-jung nilai-nilai demokrasi," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, kader partai berlambang pohon beringin yang maju sebagai calon ketua adalah Dadan Supardan dan Fery Pamawisa.
Ketua PK Golkar Cikalongwetan, Doni Ramlan menyayangkan forum strategis musda tercoreng dengan syarat rekayasa yang dilakukan oleh oknum-oknum pengurus DPD Jabar dan juga campur tangan oknum pengurus yang tergabung di tim verifikasi.
Baca Juga: Hyundai dan BTS Luncurkan Lagu Brand Baru
"Kami peserta musda menyaksikan dengan mata kepala sendiri sejumlah oknum tim verifikasi yang terdiri dari sejumlah pengurus DPD Golkar Jabar telah bertindak tidak netral, memihak kepada salah satu calon tertentu dan dengan secara sengaja menjegal Dadan Supardan sebagai salah satu calon," kata Doni.
Padahal, lanjutnya, Dadan telah memenuhi syarat administrasi dan dukungan dari mayoritas pemilik suara, yaitu 13 dukungan PK ditambah dewan penasehat dan ormas pendiri.
"Berkas-berkas dukungan Dadan Supardan dianggap menjadi tidak absah oleh Tim Verifikasi Jabar. Tim verifikasi telah mengabaikan fakta fakta administrasi yang dimiliki oleh Dadan," ujarnya. ***