GALAMEDIA - Pada 20 Oktober 2020 pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sudah berjalan satu tahun. Beragam tantangan dihadapi, terutama di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.
Jalannya pemerintahan Jokowi-Ma'ruf pun mendapat sorotan dari banyak kalangan, khususnya dari partai politik di luar ring kekuasaan. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) misalnya. Mereka mencatat ada sejumlah daftar yang perlu dibenahi.
Baca Juga: Jelang Pilpres, Sudah Lebih dari 300.000 Warga AS Meninggal Gara-gara Covid-19
Politikus PKS, Mardani Ali Sera menyebutkan, salah satu catatan besar kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin terletak pada masalah penegakan hukum.
PKS menyoroti kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung dalam menangani kasus Djoko Tjandra. Catatan buruk di dua hal itu menjadi pekerjaan yang harus diperbaiki.
"Peranan KPK lebih sibuk dengan berita naiknya gaji pimpinan dan rencana pemberian mobil dinas yang sebenarnya bertentangan dengan konsep single salary-nya KPK," cuitnya melalui akun Twitter @MardaniAliSera, Rabu 21 Oktober 2020.
Baca Juga: Jokowi Beri Angin Segar! Nyatakan Omnibus Law UU Cipta Kerja Bisa Direvisi
"Lalu, penanganan kasus Djoko Tjandra yang belum dibongkar semuanya kian menunjukkan kondisi penegakkan hukum yang masih jauh dari harapan," sambung Mardani.
Ia pun melanjutkan sejumlah catatan buruk lainnya, termasuk kebebasan berekspresi. Kontras mencatat setidaknya ada 157 kasus selama satu tahun ini, di antaranya penangkapan aktivis atas tuduhan melanggar UU ITE.
"Seharusnya dudukkan proporsinya sesuai dengan hak dasar kebebasan menyampaikan pendapat dan hak berserikat," ujar Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini.
Baca Juga: Komentari Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf Amin, Ernest Prakasa: Saya Sih Kecewa
Selain legislasi, pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin juga dikritik dalam penanganan pandemi Covid-19. Terlebih setelah banyaknya perbedaan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah.
Mardani juga menyoroti tidak menggeliat sektor ekonomoi. Menurut Mardani, melihat kebijakan promasyarakat miskin masih jauh panggang dari api.
Ia pun kemudian mengutip data salah satu media nasional, di mana angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2020 naik menjadi 9,78 persen atau 26,24 juta.
Baca Juga: Waduh, Ratusan Napi di Lapas Kerobokan Bali Reaktif Covid-19
"Mungkin Pak Jokowi sudah bekerja keras, tapi sebagian kementerian terlihat gagap dan hilang fokus," ujar Mardani.
"Secara umum nilai yang didapat 5 dari skala 10 untuk satu tahun kepemimpinan Pak Jokowi dan Kiai Ma’ruf," tandasnya.***