Network
GALAMEDIA - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 memaparkan hasil monitor kedisiplinan protokol kesehatan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Rata-rata TPS yang terpantau telah menjalani protokol kesehatan Covid-19.
Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Covid-19 dr. Dewi Nur Aisyah mengatakan terdapat 6.200 TPS yang datanya diberikan kepada Satgas Covid-19.
"Ini kita melihat pertama, apakah TPS menyediakan fasilitas cuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir, ini 90 persen sudah ada, sisanya masih belum," kata Dewi dalam konferensi pers virtual, Rabu 9 Desember 2020.
Baca Juga: Gibran dan Bobby Menang di Pilkada 2020, Hasto: Mata Hati Nurani Rakyat Bisa Melihat dengan Jernih
"Handsanitizer tersedia lebih dari hampir 90 persen di tempat pemilihan," tambahnya.
Kemudian untuk petugas di TPS juga dianggap telah mengingatkan pemilih untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Penggunaan sarung tangan baik oleh petugas dan pemilih juga diterapkan lebih dari 91 persen.
"Selanjutnya adalah apakah seluruh petugas menggunakan masker, ini pelaporan di lapangan 95 persen lebih TPS sudah menerapkan face shield ini di angka 93 persen. Sekitar 80 persen ada bilik khusus, 20 persen ini belum tersedia ruang bilik khusus untuk pemilih yang bersuhu di atas 37,3 derajat celsius," jelasnya.
"Ketersediaan petugas dengan APD lengkap ini digunakan untuk mendampingi pemilih dengan suhunya tinggi ini tersedia di 65 persen tempat TPS, sisanya belum lengkap," tuturnya.
Meski begitu Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman memprediksi ada jutaan orang tanpa gejala (OTG) yang tidak terdeteksi dalam proses pilkada.
Baca Juga: Untuk Sementara China Tidak Akan Melayani Permintaan Negara Lain Usai Vaksin Covid-19
"Diperkirakan ada setidaknya 2,4 juta OTG tidak terdeteksi terlibat dalam proses pilkada ini," katanya.
Selain itu, Dicky juga menilai minimnya program testing dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Menurutnya, testing itu bisa dilakukan minimal sehari sebelum hari pencoblosan.
Dicky mengaku sempat memantau pula pelaksanaan Pilkada di sejumlah daerah yang disiarkan melalui media.
Ia melihat kurangnya pencegahan dan mitigasi seperti interaksi manusia, kontaminasi serta paparan di TPS.
"Potensi lonjakan kasus dan dampaknya umumnya terlihat jelas sebulan kemudian. Itu terjadi untuk setiap mobilisasi massa yang besar," ujarnya.***
