Network
GALAMEDIA - Hongaria meresmikan amandemen undang-undang yang menyatakan bahwa “ibu adalah perempuan dan ayah adalah pria”.
Pernyataan tadi dimasukkan dalam konstitusi setelah negara Eropa tersebut memberlakukan larangan pasangan sesama jenis untuk mengadopsi anak.
Dikutip dari Galamedia dari DailyMail, Jumat (18 Desember 2020) anggota parlemen menyetujui langkah-langkah baru terkait LGBTQ.
Baca Juga: Massa Aksi 1812 Dibubarkan, Sejumlah Orang Diciduk Polisi
Pemerintah di bawah Perdana Menteri Viktor Orban mengatakan 'perkembangan ideologis baru di Barat' mengharuskannya 'melindungi anak-anak dari kemungkinan campur tangan ideologis ataupun biologis'.
Amandemen mendefinisikan jenis kelamin anak-anak sebagaimana yang ditetapkan pada mereka saat lahir dan memastikan pengasuhan anak-anak sesuai dengan budaya Kristen [Hongaria].
Anggota parlemen yang juga loyalis Perdana Menteri beraliran nasionalis mendukung undang-undang yang secara efektif melarang pasangan sesama jenis untuk mengadopsi anak.
Baca Juga: Kepala BNNK Sumedang : Waspada, Peredaran Narkoba Sudah Bergeser Ke Warung
Amandemen dilakukan beberapa minggu setelah anggota dewan anti-LGBT Hongaria Jozsef Szajer mengundurkan diri setelah tertangkap basah kabur dari jendela ketika polisi menggerebek pesta seks gay ilegal di Pierres di Brussels, Belgia.
Undang-undang baru juga membatasi adopsi bagi pasangan menikah sebagai bagian dari dorongan Perdana Menteri terkait ‘budaya nilai-nilai tradisional'.
Selain agenda anti-LGBT, pemerintah Hongaria memicu kekhawatiran kelompok hak asasi manusia yang menilai pemrintahan saat ini melakukan serangan terhadap demokrasi dan supremasi hukum.
Baca Juga: Rapid Test Antigen, Begini Penjelasan Tes Pendeteksi Virus Corona Sebagai Syarat Perjalanan
Orban sendiri berselisih dengan Brussels atas langkahnya yang menempatkan pengadilan, media dan akademisi di bawah kendali negara. Sementara Human Rights Watch menggambarkan pemerintahannya rezim otoriter.
Populis anti-imigran yang gigih, Orban membangun pagar kawat berduri di sepanjang perbatasan selatan Hongaria pada tahun 2015 di puncak krisis pengungsi Eropa.
Menggambarkan pengungsi sebagai ancaman terhadap nilai-nilai Kristiani, dia juga meluncurkan kebijakan yang mendorong perempuan Hongaria memiliki lebih banyak anak.
Sebuah kebijakan yang digambarkan seorang menteri Swedia sebagai 'back to ‘30'.
Baca Juga: Sahrul Gunawan Kabarkan Kondisi Terkininya: Dari Ruangan Sekecil Ini...
Tak itu saja, demi melancarkan program kehamilan bagi yang kesulitan, wacana perawatan IVF gratis juga dilontarkan Orban. Awal tahun ini, ia bersikeras tuduhan bahwa Hongaria melanggar aturan hukum tak lebih dari ‘omong kosong'.
Pada bulan September, Orban menjadi salah satu dari sedikit pemimpin Eropa yang mendukung kampanye pemilihan ulang Donald Trump dan menuding Demokrat AS melakukan imperialisme moral.
Mengenai pengecualian dari larangan adopsi gay, apa pun itu harus disetujui menteri urusan keluarga. Pemerintah Hongaria mempertajam retorika anti-LGBTQ dalam beberapa bulan terakhir.
Baca Juga: Sama-sama Gagal di FIFA's Best Awards, Siapa Tiga Pemain Paling Superior Pilihan Ronaldo dan Messi?
Pada bulan Mei, larangan mengubah jenis kelamin secara hukum mulai berlaku. Menanggapi ini kelompok-kelompok hak asasi memperingatkan hal ini akan membuat transgender Hongaria mengalami diskriminasi.
Tahun 2018, keputusan pemerintah secara efektif melarang universitas mengajar mata kuliah tentang studi gender.
Juru bicara pemerintah Zoltan Kovacs mengatakan, konstitusi 'sekarang melindungi keluarga dan anak-anak dengan cara yang unik, bahkan di Eropa'.
