Network
GALAMEDIA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) telah mengungkapkan hasil penyelidikannya tentang peristiwa penembakan enam laskar Front Pembela Islam (FPI) di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek.
Terkait hal itu, banyak pihak berharap lebih kepada Komnas HAM atas hasil penyelidikan ini sebagai lembaga independen yang mengedepankan HAM.
"Memang ada orang yang ingin langsung minta supaya Komnas HAM tunjukkan siapa pelakunya," kata Pengamat politik Rocky Gerung dalam tayangan video pada kanal YouTube Rocky Gerung Official, dikutip Minggu 10 Januari 2021.
Menurutnya, publik merasa ada informasi yang disembunyikan tentang kekerasan aparat sehingga mereka ingin Komnas HAM membuka informasi yang sebenarnya tentang kejadian itu.
Baca Juga: Maskapai Penerbangan Sudah Diperingatkan Soal Kemungkinan Terjadinya Korosi pada Boeing Klasik
"Itu karena publik berhak tahu. Kan sementara ini seluruh informasi tentang kekerasan aparat itu disembunyikan oleh negara."
"Jadi masuk akal kalau publik ingin keterbukaan yang maksimal, tetapi problem ini harus diselesaikan di dalam prosedur hukum yang tepat," katanya.
Rocky secara pribadi menyatakan apresiasinya terhadap upaya penyelidikan tersebut.
Komnas HAM dinilai cerdik melakukan segala upaya memberikan informasi baru kasus tersebut.
"Jadi sambil menghargai kemarahan publik, saya juga memberi apresiasi pada usaha Komnas HAM untuk zig-zag secara cerdik agar supaya tetap bisa dihargai sebagai lembaga yang membela hak asasi manusia," ujarnya.
Baca Juga: Didesak Diseret ke Pengadilan HAM, Polisi Sebut Penembakan 6 Laskar FPI Bukan Atas Perintah Atasan
Minimal ada data baru dari Komnas HAM. Sebab, masyarakat tentu tidak bisa berharap Komnas HAM menjadi penyidik atau hakim.
Komnas HAM tetap melakukan tugas negara yaitu membela hak asasi manusia.
"Jadi yang ditemukan Komnas HAM itu berguna sebagai pembuktian nanti di pengadilan. Namun, bagaimanapun itu sudah diucapkan, paling tidak ada pikiran alternatif di publik tidak sekadar versi dari negara," tuturnya.
Rocky juga meminta masyarakat untuk memahami Komnas HAM itu tidak mungkin independen sepenuh-penuhnya. Lantaran mereka dipilih secara politis.
Baca Juga: Sriwijaya Air Jatuh, Menteri BUMN Erick Thohir Panjatkan Doa
Komnas HAM kata Rocky juga punya acuan ke statuta internasional sehingga tetap dilindungi dengan dua cara. Yaitu dilindungi keyakinan masyarakat Indonesia sendiri. Juga oleh opini publik internasional.
"Nah, di dalam keadaan itu, Komnas HAM kadang kala perlu zig-zag. Karena kalau terlalu keras mungkin dia enggak bisa lagi mendapat legitimasi untuk bicara di publik internasional karena nanti ada sensor negara," tandasnya.***
