Network
Langkah itu di antaranya seperti mencaplok paksa wilayah tertentu, membangun kawasan pemukiman, membongkar pemukiman warga, menghasut, dan menyediakan bantuan untuk aksi terorisme kepada orang tertentu.
Bangsa Palestina menginginkan wilayah negaranya mencakup Tepi Barat dan Jalur Gaza, sementara ibu kotanya berada di Yerusalem timur. Namun, seluruh wilayah itu diambil paksa oleh Israel pada 1967.
Jika pemerintahan AS yang baru mengikuti perjanjian damai buatan Trump, maka Washington mengakui bahwa wilayah pendudukan itu bagian dari kedaulatan Israel.
"Kami berharap dapat membangun rasa percaya di dua kubu sehingga ada suasana yang kondusif untuk membicarakan solusi ke depan," kata Mills ke perwakilan dari 15 anggota DK-PBB di Washington, dikutip dari Antara.
Ia mengatakan pemerintahan Biden berencana menyalurkan bantuan untuk Palestina dan berupaya membuka kembali kantor perwakilan Palestina di Washington.
Di bawah pemerintahan Trump, AS memangkas bantuan dana untuk Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) sebanyak 360 juta dolar AS (sekitar Rp 5,05 triliun).
"Langkah ini bukan untuk pemimpin di Palestina," kata Mills.
Baca Juga: Innalillahi, Korban Tewas Akibat Gempa di Sulbar 105 Orang, Kerugian Mencapai Rp 829,1 Miliar
"Bantuan yang diberikan AS ditujukan kepada jutaan warga Palestina, diharapkan dapat menciptakan suasana yang kondusif bagi bangsa Palestina dan Israel," sambung dia.
