GALAMEDIA – Diawali dengan dugaan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait adanya gerakan pengambilalihan kekuasaan di Partai Demokrat secara paksa oleh lima orang.
AHY menduga, salah satu otak yang mendalangi gerakan tersebut adalah oknum petinggi pemerintah yang dekat dengan Jokowi.
Gerakan ‘kudeta’ ini disinyalir untuk dijadikan kendaraan untuk menjadi calon presiden (Capres) 2024.
Hingga akhirnya muncul nama Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
Moeldoko pun mencoba untuk menglarifikasinya. Ia menggelar konferensi pers di kediamannya di Menteng, Jakarta, Rabu 3 Februari 2021.
Baca Juga: Hari Kanker Sedunia, Ini 4 Makanan yang Mampu Melindungi Tubuh, Jangan Lupa Lakukan Pola Makan Sehat
Konferensi pers ini diadakan untuk menjawab tudingan yang menyatakan bahwa dirinya ingin mengambilalih kekuasaan Partai Demokrat guna memuluskan rencananya agar dapat mencalonkan diri sebagai presiden.
“Dibilang mau jadi presiden lagi, yang enggak-enggak aja, kerjaan gue aja setumpuk,” ujar Moeldoko menanggapi tudingan tersebut.
“Ini kayak dagelan aja,” ujarnya menilai tudingan Partai Demokrat.
Moeldoko juga mengungkapkan, tidak memiliki kewenangan apapun untuk mengatur kader Partai Demokrat apalagi sampai mengatur suatu gerakan “kudeta”.
Baca Juga: Buktikan Sendiri, Ini Jenis Buah-buahan yang Membuat Wajah Tampak Cerah dan Glowing
“Emangnya gue bisa, itu gue todongin senjata para DPC (Dewan Pimpinan Cabang)-nya? Semua kan ada aturan AD/ART dalam sebuah partai politik, jangan lucu-lucuan begitu lah,” ujar Moeldoko. ***