Network
GALAMEDIA - Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Bedi Budiman mengaku prihatin dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Jabar, karena menempati urutan ke-3 dari bawah.
Posisi Jawa Barat hanya tiga strip dari Sumatera Barat dan Aceh dengan skor 68,5.
Fakta itu merujuk pada hasil survei Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kemenag, akhir 2020 lalu.
Baca Juga: Bocoran dan Link Live Streaming Ikatan Cinta 8 Febuari 2021: Aldebaran Akui Salah pada Andin
"Maka dengan merujuk pada angka kerukunan umat beragama nasional 73,83, terdapat sejumlah provinsi yang berada di bawah rata-rata nasional, termasuk Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kurang perhatian pada masalah ini," kata Bedi di Gedung DPRD Jabar, Jln. Diponegoro, Kota Bandung, Senin 8 Februari 2021.
Menurutnya masalah toleransi adalah faktor fundamental dalam pembangunan. Sayangnya, Provinsi Jawa Barat sebagai lumbung gerakan ekstrimisme agama.
Bedi mengambil contoh berdirinya Pasar Muamalah yang menggunakan dinar dan dirham sebagai alat tukar yang identik dengan salah satu agama.
"Agar tidak menimbulkan kontroversi, sebaiknya gunakan alat tukar resmi di Indonesia yakni rupiah. Memang niat baik untuk menegakkan syariah juga perlu dihargai, tapi selama pelaksanaannya tidak menyalahi peraturan perundang-undangan," tuturnya.
