Network
Baca Juga: Ketua Umum Partai Demokrat Pertama Akui Temui Pendukung KLB, 'Kami Nasehati Untuk Hentikan Gerakan!'
Politikus PDIP ini menghubungkan kembali kepada masalah kalkulasi politik tersebut kepada Pilkada Serentak 2024 sebagai penegasan bahwa PDIP tetap menolak revisi UU Pemilu dan Pilkada.
Aria kembali mengingatkan bahwa kedua undang-undang tersebut merupakan kesepakatan bersama anggota DPR yang harus diambil risikonya oleh semua partai politik.
"Supaya undang-undang ini bertelur menjadi suatu sistem demokrasi yang mempunyai sebuah keteraturan, tidak hanya secara electoral, tapi dalam konteks fungsi anggaran, dan lainnya," ujarnya.
Kemudian, Aria Bima menjelaskan bahwa semua persoalan ini tidak hanya tentang siapa yang akan mencalonkan Anies Baswedan yang saat ini menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Baca Juga: 272 Unit Gardu PLN Masih Terganggu Banjir Jakarta, Puluhan Ribu Rumah Belum Dialiri Listrik
"Saya kira tidak hanya sekedar melihat siapa yang mencalonkan Anies, tapi juga mungkin Ganjar, Khofifah, Ridwan Kamil, semua mengalami hal yang sama," katanya.
Selain itu, Aria menganggap tidak adil bahwa narasi soal penguasa dalam hal ini PDIP sebagai pelaku yang akan menjegal Anies.
"Jadi itu tidak fair kemudian hanya dibangun narasi seolah-olah hanya sekedar menjegal Anies, ya menjegal Ganjar, menjegal Khofifah, menjegal Ridwan Kamil kalo logikanya begitu," ujarnya.
Aria Bima melihat bahwa PKS selalu bersikap khawatir akan hal tersebut, namun dirinya menilai Anies bisa mempunyai sikap tersendiri untuk mendapatkan legitimasi publik.
