Network
GALAMEDIA – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkumham) Mahfud MD membantah tudingan dari pihak yang menyebutkan bahwa pemerintah sengaja membiarkan dan mengawal kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat.
“Ada aja orang menuding KLB itu dikawal, KLB itu dilindugi. Nggak, nggak ada urusannya pemerintah melindungi KLB,” ucapnya melalui Youtube Kemenko Polhukam RI, 7 Maret 2021.
Mahfud pun kemudian memberikan contoh serupa dengan apa yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati.
“Pak SBY tidak membubarkan KLB-nya PKB. Bu Mega juga nggak membubarkan KLB-nya Matori (PKB),” ucapnya.
Baca Juga: Istilah transfer dalam sepak bola, dari Transfer Window hingga Undisclosed Fee
Matori Abdul Jalil diketahui mengadakan KLB untuk mengambil alih Partai Kebangkitan Bangsa dari kepemimpinan Gus Dur, namun kalah di pengadilan pada 2003.
Tudingan yang disematkan kepada Mahfud MD tersebut karena pihaknya tidak bisa melarang pelaksanaan KLB Partai Demokrat di Deliserdang beberapa waktu lalu.
Mahfud berkali-kali menegaskan bahwa pemerintah hanya akan menyelesaikan masalah berdasarkan hukum yang berlaku.
“Pemerintah akan menyelesaikan berdasarkan hukum. Apa itu? Yaitu memang sudah ada laporan KLB,” tuturnya melalui Youtube dan waktu yang sama.
