Network
GALAMEDIA - Kisruh Partai Demokrat semakin memanas setiap harinya. Pada 10 Maret 2021, program Mata Najwa menghadirkan pengamat politik, politikus, dan kader Partai Demokrat, dan juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk berdiskusi tentang kisruh ini.
Diketahui, kisruh Partai Demokrat dianggap turut menyeret pihak istana karena KSP Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Hal ini menimbulkan persepsi buruk di masyarakat yang bisa merugikan citra pemerintah dan citra negara.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut bahwa Presiden Joko Widodo sebelumnya tidak mengetahui tentang KLB Partai Demokrat ini.
Baca Juga: Partai Demokrat Kubu AHY Tiba-tiba Ucapkan Terimakasih ke Mahfud MD, 'Kami Akan Simpan Baik-baik'
Menurut penuturan Mahfud MD, Presiden Jokowi tidak diberitahu oleh Moeldoko tentang pengukuhannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan Moeldoko menganggap bahwa itu urusan pribadinya.
Selain itu, menurut Mahfud MD masalah ini terbagi menjadi dua urusan, yaitu urusan pribadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dan urusan presiden soal jabatan para pembantunya yang menjadi hak prerogatif presiden.
Menurut Mahfud MD, jika Presiden Jokowi ikut campur atau melarang, akan ada yang protes juga karena hal itu merupakan hal politik dan tidak pernah ada yang melarang sejak dahulu.
Kemudian, Mahfud MD mengajak masyarakat untuk menunggu keputusan pemerintah, pemerintah akan berpedoman pada syarat-syarat yang sudah ada.
