Vaksin Nusantara, Mardani Ali Sera : Siapa yang Bertanggung Jawab Jika Ada Gejala Buruk?

- 17 April 2021, 14:55 WIB
Vaksin Nusantara, Mardani Ali Sera : Siapa yang Bertanggung Jawab Jika Ada Gejala Buruk?
Vaksin Nusantara, Mardani Ali Sera : Siapa yang Bertanggung Jawab Jika Ada Gejala Buruk? /Instagram/@MardaniAliSera/


GALAMEDIA – Mardani Ali Sera, salah satu politisi PKS menanggapi polemic Vaksin Nusantara.

Vaksin Nusantara sendiri adalah vaksi yang dibuat dan dikembangakan oleh Terawan Agus Putrantoi mantan Menteri Kesehatan.

Sayangnya, Vaksin Nusantara menuai pro dan kontra masyarakat Indonesia.

Pasalnya, Vaksin Nusantara buatan Terawan ini belum mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Meskipun belum mendapat izin edar untuk digunakan, banyak tokoh penting Indonesia yang sudah mulai menjalani pengambilan sampel darah sebagai proses vaksinasi yang dikembangkan Terawan itu.

Pengambilan sampel darah dilakukan di RSPAD Gatot Soebroto yang diikuti sejumlah tokoh politik terkenal seperti, Aburizal Bakrie, Gatot Nurmantyo, Sufmi Dasco Ahmad, Saleh Partaonan Daulay, dan lainnya.

Baca Juga: Ramai Isu Kudeta Cak Imin di PKB, Gus Umar: Orang yang Sirik Sama PKB, Saya Lawan Sampai Ujung Dunia!

Menanggapi hal ini, Politisi PKS Mardani Ali Sera membuat beberapa cuitan melalui Twitternya @MardaniAliSera.

Beliau menuliskan bahwa adanya komunikasi yang tidak baik antara pihak BPOM dan pihak peneliti Vaksin Nusantara.

Ia juga mengatakan bahwa vaksin COVID-19 harus aman, bermutu, dan efektif.

“Terkait polemik penggunaan vaksin nusantara, basis sains mesti diutamakan. Ada komunikasi yang tidak berjalan dengan baik antara BPOM serta tim peneliti vaksin Nusantara & ini perlu diperbaiki. Tidak bisa ditawar, vaksin Covid-19 hrs aman, bermutu dan efektif,” tulis Mardani.

Menurut Mardani, Vaksin Nusantara seperti memilih jalannya sendiri dengan tidak memenuhi berbagai standar yang diperlukan.

“Semangat cinta produk dalam negeri harus ikut prosedur dan SOP. Vaksin Nusantara terkesan jalan sendiri. Imbasnya, vaksin Nusantara belum memenuhi berbagai standar pengembangan vaksin yang baik seperti praktik klinis yang baik dan praktik pembuatan yang baik,” kata Mardani.

Kaidah penelitian, metode produksi, kualitas bahan, bukti manfaat, serta keamanannya adalah beberapa hal yang harus diperbaiki Vaksin Nusantara, menurut Mardani.

Baca Juga: Nagita Slavina Pakai Kacamata Seharga Rp16.9 Juta Netizen : Motor Nyangkut di Hidung Mba

“Ada beberapa hal yg harus diperbaiki dalam uji klinis menurut BPOM. Mulai dari kaidah penelitian, metode produksi, kualitas bahan, serta bukti manfaat dan keamanannya,” ujarnya.

Maka, Vaksin Nunsatara harus mengikuti semua saran dan rekomendasi itu, kata Mardani.

“Ikuti saran dan rekomendasi tsb karena jika uji klinis dijalankan tanpa mematuhi aturan dan standar yang ada, ke depan akan ada risiko masalah yang mesti ditanggung,” sambung Mardani.

Mardani juga mengajak masyarakat untuk berpikir panjang, karena jika BPOM saja belum mengeluarkan izin edar namun vaksin sudah disuntikkan dan ada gejala buruk, maka siapa yang akan bertanggung jawab.

“Mari berpikir jangka panjang, jika BPOM selaku otoritas utama belum mengeluarkan izin lalu suntikan sudah diberikan, siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi gejala pasca vaksinasi,” jelasnya.

Baca Juga: Intip 5 Presiden Terkaya di Dunia, Kekayaan Jokowi Belum Ada Apa-apanya

Menurut Mardani, niat baik harus diiringi dengan cara baik pula.

“Belum lagi, polemik yang ada di tingkat pusat seperti ini dapat berakibat pada munculnya kebijakan liar yang dijalankan pejabat daerah mengenai penanganan Covid-19 di wilayah masing2. Niat baik harus diiringi dengan cara yang baik,” mengakhiri cuitannya.***

Editor: Dicky Aditya


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x