Network
GALAMEDIA – Politisi Partai Demokrat, Hasbil Lubis menyebut, pemerintahan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mempunyai komitmen yang serius terhadap energi terbarukan (EBT).
Pada akhir tahun 2020, menurut Hasbil, pemerintahan Presiden Jokowi hanya dapat memenuhi 11,5 persen energi terbarukan (EBT) yang terdapat di Indonesia.
"Pemerintah Indonesia belum memiliki komitmen politik yang serius terhadap energi terbarukan (EBT)," kata dia.
Baca Juga: Intip 6 Presiden Termuda di Dunia, Bagaimana dengan Jokowi dan Soekarno?
"Minimnya komitmen pemerintah terefleksikan dalam capaian porsi energi terbarukan yang pada akhir tahun 2020 baru mencapai angka 11,5%.," lanjut Hasbil dikutip Galamedia dari akun Twitter pribadinya, @Hasbil_Lbs, Selasa 27 April 2021.
Menurutnya, pemerintahan Jokowi belum mampu memenuhi dengan apa yang telah ditetapkannya pada PP nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.
Berdasarkan PP tersebut, pemerintahan Jokowi diberi target untuk memenuhi 23 persen energi terbarukan (EBT) yang terdapat di Indonesia.
Baca Juga: Tampol Pemerintah Soal Donasi Kapal Selam UAS, HNW: Anggaran IKN Lebih Perlu untuk Alutsista
"Padahal di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, energi terbarukan di tahun 2025 ditargetkan mencapai angka 23%," ungkapnya.
Tidak hanya di dalam negeri, menurut Hasbil, pemerintahan Jokowi belum bisa memanfaatkan keberadaan China dengan efektif dan efisien.
Hal tersebut dapat dibuktikan dengan menjadikan batu bara sebagai prioritas utama dari pemerintahan Jokowi.
Baca Juga: Baku Tembak di Papua, 5 Teroris KKB Tewas Diterjang Peluru Satgas Nemangkawi
Menurutnya, pemerintahan Jokowi harus segera mengikuti jejak China yang sudah menjadikan energi terbarukan (EBT) sebagai prioritas utama.
"Pada skala internasional, Indonesia dan Cina menjadi negara yang tidak mengikuti tren global karena masih memprioritaskan penggunaan batu bara. Padahal negara-negara lain, khususnya yang tergabung dalam OECD telah mencatatkan konsumsi batu bara yang terendah sejak tahun 1965 dan beralih ke EBT," pungkasnya.***
