Network
GALAMEDIA - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini tiba-tiba menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat 30 April 2021, untuk membahas perkembangan perbaikan data penerima bantuan sosial (bansos).
"KPK menerima audiensi Menteri Sosial Tri Rismaharini terkait perkembangan perbaikan data penerima bansos yang saat ini sedang dilakukan oleh Kemensos sesuai rekomendasi berdasarkan kajian KPK bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jumat," kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Mensos diterima oleh dua Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Lili Pintauli Siregar didampingi Deputi Pencegahan dan Monitoring Pahala Nainggolan berserta jajaran pada Direktorat Monitoring dan Direktorat Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat.
"Informasi lengkap agenda dan bahasan dalam audiensi akan disampaikan kepada rekan-rekan setelah pertemuan," ucap Ipi.
Baca Juga: India Kembali Laporkan Rekor Baru Harian yang Mencapai 386.452 Positif Covid-19, dan Mumbai Tutup Pusat Vaksin
Sebelumnya pada Senin, 11 Januari lalu, Risma juga telah bertemu dengan Pimpinan KPK di Gedung KPK, Jakarta. Saat itu, ia meminta KPK untuk ikut membantu kementeriannya dalam memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi basis pemberian bansos.
"Ke depan saya terus terang berkirim surat ke KPK, kemudian Kejaksaan Agung, Mabes Polri, dan Universitas Indonesia untuk membantu kami dalam proses langkah yang akan kami laksanakan untuk memperbaiki permasalahan yang harus diselesaikan," tutur Risma saat itu.
Risma dalam pertemuan tersebut menyebutkan ada sejumlah perbaikan yang ia lakukan untuk mencegah orang yang tidak dikategorikan miskin juga ikut mendapat bantuan.
Ia mengatakan bahwa pihaknya menyiapkan "software" penerima harus "connect" dengan data.
Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Kementerian Investasi Seharusnya Disebut Juga Kementerian Pencucian Uang, Kenapa Ya?
"Kenapa peluncuran bantuan pada minggu pertama (Januari 2021)? Supaya kalau ternyata tadi ada warga yang tidak bankable atau tidak biasa menggunakan bank, kami masih punya 3 minggu untuk evaluasi," ungkap Risma.
