Network
GALAMEDIA – Politisi PKS, Mardani Ali Sera menanggapi permasalahan Covid-19 di Indonesia. Melalui akun Twitter @MardaniAliSera, ia mencuitkan beberapa pernyataan.
Mardani menjelaskan vaksin Covid-19 tidak sepenuhnya melindungi dari paparan virus Corona.
“Bismillah, meningkatnya kasus orang positif Covid-19 meski sdh divaksinasi jd warning keras. Vaksin Covid-19 memang menghasilkan antibodi,tp tdk sepenuhnya melindungi."
Baca Juga: Nissa Sabyan Klarifikasi Soal Panggilan Umi, Netizen: Gak Tau Malu!
"Poin ini mesti dipahami. Kt tdk ingin spt India, tp jk trs seperti ini bukan tdk mungkin kt mengalami hal serupa,” tulisnya.
Bagi Mardani kasus yang terjadi di India terbilang mengerikan.
“Megerikan karena Covid-19 kembali mengoyak sistem kesehatan negara tsb. Kasus di sana kembali melonjak, hampir 20x lipat."
Baca Juga: Ramalan Denny Darko: Jokowi Akan Stop 2 Periode dan Presiden Selanjutnya Lebih Hebat
"Padahal di awal Februari 2021, India termasuk yang bisa mengendalikan Covid-19. Ditambah tergolong negara yang cepat dalam melakukan vaksin,” katanya.
Pemerintah Indonesia kata Mardani harus keras demi kesehatan dan keselamatan warga
“Rem mesti segera ditarik, ingatkan lagi bahwa pandemi masih panjang. Pemerintah harus keras untuk hal ini, tidak perlu kebijakan populis. Demi kesehatan dan keselamatan bersama,” lanjutnya.
Baca Juga: Imam Besar New York Ini Sebut Indonesia Sebagai Bangsa yang Parah, Kenapa Ya?
Menurut Mardani, Indonesia bisa belajar dari New Zealand dalam menangani COVID-19.
“Kita bisa belajar dari New Zealand yang pernah menutup wilayah, ketat, menurunkan angka positif hingga zero bahkan 'mengembalikan keseharian' dan masih tetap aman,” ujarnya.
Tapi hal ini harus diiringi contoh yang baik dari pemerintah, bahkan Mardani menyinggung soal menghadiri pesta seolah menyindir Jokowi.
Baca Juga: Intip Tiga fesyen Item yang Banyak Diincar untuk Outfit Lebaran 2021
“Namun harus diiringi contoh yang diberikan pemimpin; tidak mengadakan/menghadiri pesta, menghindari peluang berkerumun dengan membagikan bantuan tanpa prokes atau lainnya,” lanjutnya.
Berdasarkan data, Mardani menjelaskan larangan mudik belum cukup ampuh menghentikan laju pergerakan masyarakat.
Baca Juga: Inspiratif, Ini 10 Ucapan dan Quote untuk Dibagi di Hari Pendidikan Nasional
“Larangan mudik yang pemerintah dengungkan pun nyatanya belum cukup ampuh untuk menghentikan laju pergerakan masyarakat ke kampung halaman."
"Riset Balitbang Kemenhub menyatakan masih ada 7% (17 jt orang) yg tetap akan mudik meski pak @jokowi sudah mengumumkan larangan mudik,” jelasnya.***
