Network
GALAMEDIA – Eks Direktur Pembinaan Kerja Antar Komisi dan Instansi KPK, Sujanarko mengaku tidak heran dengan pernyataan politisi PDIP, Masinton Pasaribu yang menyebut, isu Taliban di KPK itu fakta.
Menurutnya, Masinton merupakan sosok yang sangat konsisten untuk tidak suka dengan KPK.
"Bang Masinton itu sangat konsisten untuk tidak suka dengan KPK," ucap Sujanarko dikutip Galamedia dari kanal YouTube Najwa Shihab, Kamis, 27 Mei 2021.
Berdasarkan pengamatannya, Sujanarko mengungkapkan bahwa Masinton itu tidak hanya memperlihatkan kebencian terhadap KPK itu sekarang, melainkan sudah sejak dari beberapa tahun yang lalu.
Baca Juga: Divonis Denda Rp 20 Juta, Begini Reaksi Habib Rizieq Shihab di Persidangan
"Bang Masinton itu sudah tidak suka dengan KPK dari dulu," ungkapnya.
Maka dari itu, Sujanarko meminta kepada Masinton untuk mempelajari dan memahami lagi perihal proses berlangsungnya TWK KPK.
"Jadi saya merasa hal itu wajar, tapi tolong dipahami lagi," tutur Sujanarko.
Apabila dilihat dari prosesnya, Sujanarko menilai TWK KPK itu sangat tidak akuntabel dan transparan.
"Saya melihat proses TWK KPK sangat tidak akuntabel dan transparan," jelas Sujanarko.
"Pak Sujanarko, bisa enggak anda menanggapi suara-suara cuma 75 pegawai KPK yang tidak lulus terus 1200 yang lainnya lulus," ucap Najwa Shihab.
"Kenapa sih 75 ini kalau tidak lulus sudah akui saja, kan ada suara-suara seperti itu, Bagaimana menanggapinya?," tanya Najwa Shihab kepada Sujanarko.
Kemudian Sujanarko menganggap bahwa keberadaan suara-suara itu hanya ingin menutupi kasus korupsi yang dilakukan oleh beberapa partai besar.
"Sederhana saja, yang ditangani kalau mau diberitahu background lebih detil. Itu ada beberapa parpol besar loh," jawab Sujanarko.
Menurutnya, beberapa parpol besar tersebut memiliki kekuatan besar yang tentunya menjadi masalah yang serius bagi KPK.
"Jadi parpol besar itu kekuatannya juga besar. Ini yang menjadi masalah serius," ungkap dia.
Kendati demikian, Sujanarko menganggap bahwa permasalahan di KPK itu bukan masalah 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK, tetapi ini masalah labeling.
"Kalau menurut saya ini bukan masalah 75 pegawai KPK yang tidak lulus. Ini adalah masalah labeling yang dinyatakan orang tidak layak, rusak, tidak bisa dididik terkait wawasan nusantara," jelas Sujanarko.
Setelah melihat fenomena-fenomena itu, Sujanarko menegaskan bahwa hal tersebut mirip dengan zaman PKI.
"Ini mirip-mirip zaman PKI, mirip-mirip kasus Priok. Stigma ini luar biasa jahatnya dan ini jelas melanggar HAM," pungkas Sujanarko.***
