Network
Menurut Enang, ada kesalahpahaman yang terjadi di internal eksekutif. Seharusnya, kata Enang, kondisi seperti ini tidak terjadi meskipun Cimahi bukan dipimpin Wali Kota definitif.
"Pasti ada unsur, kenapa bisa terlambat, kenapa serapan anggaran minim sekali. Bukan berarti nggak ada wali kota definitif, pembangunan stagnan. Ada transformasi dari pimpinan ke OPD kurang tegas," sebut Enang.
Baca Juga: Atta Halilintar Beli Klub Sepak Bola Ikuti Jejak Raffi Ahmad, Ini Dia Bocorannya
Jika kondisi ini tidak ada perubahan, Enang pesimis target pembangunan khusus yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2017-2022 bakal terealisasi di sisa waktu ini.
"Iya kalau seperti ini saya pesimis bakal tercapai RPJMD. Kan tahun depan juga sudah akan habis periodenya," tandasnya.
Seperti diketahui, RPJMD periode 20217-2022 merupakan program era Ajay M. Priata bersama Ngatiyana.
Namun, Ajay yang merupakan Wali Kota Cimahi tersandung kasus hukum hingga akhirnya dinonaktifkan. Ngatiyana yang merupakan wakilnya ditunjuk menjadi Plt.
Baca Juga: Juventus Pecat Pirlo yang Gagal Teruskan Tradisi Juara Serie A Italia
Kepala Bagian (Kabag) Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda Kota Cimahi, Ainul Yakin mengatakan, salah satu yang menghambat proses pembangunan tahun ini dikarenakan ada sumber anggaran yang baru masuk di tahun 2021.
Ia mencontohkan, ada anggaran bantuan dari Pemprov Jabar melalui skema Pemilihan Ekonomi Nasional (PEN) yang barus masuk tahun 2021.
