Network
GALAMEDIA - Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota Cimahi, Ngatiyana mengakui rendahnya penyerapan anggaran 2021 pada triwulan pertama.
Menurutnya, rendahnya serapan anggaran bukan saja dialami Kota Cimahi tapi juga terjadi di hampir semua daerah. Hal itu dikarenakan kendala pada teknis sistem anggaran.
"Rata-rata seluruh daerah, bahkan provinsi juga masih rendah dalam penyerapan anggaran. Memang agak terlambat, makanya kita rapat dinas supaya mengejar program pembangunan. Untuk Kota Cimahi sekarang baru kisaran 15 persen," ujarnya, Selasa, 1 Juni 2021.
Menurut Ngatiyana, sistem dari pemerintah pusat yang semula akan dipakai dalam pengelolaan APBD Kota Cimahi 2021 ternyata belum optimal.
Baca Juga: Jenggala, Membuka Jalan dengan Menantang Jarak
"Akhirnya kembali ke manual, karena sistemnya belum siap," ucapnya.
Ngatiyana mengklaim, penyerapan anggaran akan digenjot pada triwulan 2 ini.
"Kemarin terpotong juga kegiatan ramadan-lebaran, fokus pada pelarangan mudik. Setelah ini, masuk triwulan 2-3 pasti terserap banyak, karena pembangunan fisik yang nilainya agak besar sudah akan dimulai," jelasnya.
"Sebetulnya sudah di jadwalkan awal Agustus mulai pembangunan fisik yang besar, kalau proyek kecil-kecil sekarang sudah bisa dilaksanakan," jelasnya.
Ngatiyana membantah lemahnya koordinasi antara pimpinan daerah dan jajaran perangkat daerah ikut menghambat penyerapan anggaran.
"Tidak lah. Namun, jelas akan kita tegaskan lagi di rapat dinas agar SKPD segera melakukan penyerapan anggaran semaksimal mungkin, sesuai aturan berlaku. Tapi, jangan mengejar penyerapan besar namun tidak ikut aturan, saya tidak mau," tegasnya.
Baca Juga: Pola Distribusi Air Bersih di Kota Bandung Alami Perubahan, Siapkan Tempat Penampungan
Selain itu, dengan status Pelaksana Tugas Wali Kota maka pihaknya perlu rekomendasi Kemendagri untuk sejumlah kebijakan.
"Kita laksanakan sesuai aturan, untuk rekomendasi Kemendagri memang perlu proses dan tentunya butuh waktu. Tapi lancar kok, tidak menjadi hambatan. Memang prosesnya harus dilalui, karena tidak mau melangkahi pemerintah pusat," tuturnya.
Sebelumnya Anggota DPRD Kota Cimahi, Enang Sahri Lukmansyah menilai, kinerja Pemkot Cimahi pada semester pertama tahun anggaran 2021, lamban.
Anggota Fraksi Partai Nasdem ini mengatakan, bukti lambannya kinerja eksekutif tahun ini bisa terlihat dari serapan anggaran yang hanya sekitar 10 persen di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Serapan anggaran masih dibawah 10 persen rata-rata setiap SKPD, padahal semester 1 sudah mau rampung," ujar Enang saat ditemui di gedung DPRD Kota Cimahi Jalan Djulaeha Karmita, Jumat, 28 Mei 2021.
Baca Juga: Marak Kasus Pelecehan, Najwa Shihab Curhat Dua Kali Jadi Korban
Indikator lainnya, lanjut Enang, menjelang rampungnya semester 1 ini belum ada satupun proyek strategis, dan prioritas yang mulai digarap fisiknya.
Sebut saja proyek revitalisasi Stadion Sangkuriang, pembangunan Underpass Sriwijaya, hingga Mall Pelayanan Publik (MPP).
Proyek besar tersebut hingga saat ini masih berkutat dengan proses lelang manajemen kontruksi. Kecuali pembangunan Underpass Sriwijaya yang bagus saja masuk lelang fisiknya.
"Kalau misalnya tender Juli atau Agustus, kapan pelaksanannya, cukup gak waktunya dengan anggaran besar. Kan lelang itu butuh waktu lumayan lama, belum lagi dengan potensi gagalnya," ujar Enang.
Ia menilai ada sejumlah faktor yang membuat kinerja Pemkot Cimahi di bawah pimpinan Plt. Wali Kota Cimahi Ngatiyana terkesan lamban.
Baca Juga: Bupati Sumedang Sambut Baik Tawaran Kerja Sama Putri Wapres
Menurut Enang, ada kesalahpahaman yang terjadi di internal eksekutif. Seharusnya, kata Enang, kondisi seperti ini tidak terjadi meskipun Cimahi bukan dipimpin Wali Kota definitif.
"Pasti ada unsur, kenapa bisa terlambat, kenapa serapan anggaran minim sekali. Bukan berarti nggak ada wali kota definitif, pembangunan stagnan. Ada transformasi dari pimpinan ke OPD kurang tegas," sebut Enang.
Jika kondisi ini tidak ada perubahan, Enang pesimis target pembangunan khusus yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2017-2022 bakal terealisasi di sisa waktu ini.
"Iya kalau seperti ini saya pesimis bakal tercapai RPJMD. Kan tahun depan juga sudah akan habis periodenya," tandasnya.***
