Network
GALAMEDIA – Mantan politikus Partai Demokrat, Ferdinand Huhataean turut menyoroti pelantikan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hari ini, 1 Juni 2021 bertepatan dengan Hari Pancasila, Firli Bahuri selaku Ketua KPK resmi melantik total 1.271 pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pelantikan digelar di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan dan ditayangkan langsung melalui kanal YouTube resmi KPK RI.
Baca Juga: HRS Ajukan Banding atas Vonis Petamburan dan Megamendung, Azis: Sebenarnya Sudah Lelah
Angka itu merupakan jumlah pegawai yang dinyatakan lolos melalui tes wawasan kebangsaan (TWK) alih status menjadi ASN.
Meski pelantikan sempat ditolak bahkan ada setidaknya 693 pegawai KPK yang melakukan unjuk rasa mengenai TWK, pelantikan alih kepegawaian itu tetap terjadi.
Prosesi pelantikan pegawai KPK tersebut tak hanya dihadiri pimpinan lembaga melainkan juga Dewan Pengawas lembaga antirasuah.
Prosesi ini diawali pembacaan Keppres RI Nomor 87/TPA Tahun 2021 tentang jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan KPK menetapkan Cahya Hardianto Harifa sebagai PNS sebagai Sekjen KPK.
Baca Juga: Seolah Menjawab Tudingan Ferdinand Hutahaean, Said Didu Ungkap Alasan Dirinya Dipecat dari PT PTBA
Selain Cahya, Pahala Nainggolan juga dilantik menjadi PNS Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring. Cahya dan Pahala adalah dua di antara 1.271 pegawai yang hari ini resmi dilantik menjadi ASN.
"Saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk diangkat sebagai pegawai negeri sipil akan taat pada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah. Bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya," ucap Cahya dan Pahala mengikuti Ketua KPK Firli Bahuri mengucapkan sumpah pada proses pelantikan itu.
Ferdinand Hutahaean melalui akun Twitter pribadinya @FerdinandHaean3 membuat sebuah cuitan.
Ia menuliskan bahwa klaim ratusan pegawai yang ikut menolak pelantikan tersebut tidak terbukti karena seluruh yang lulus TWK saat ini sudah resmi menjadi ASN.
Lebih lanjut Ferdinand menyemangati KPK untuk mengusut kasus korupsi APBDI di DKI Jakarta.
"1.271 Pegawai KPK yang lulus TWK resmi dilantik menjadi pegawai KPK dengan status ASN. Jadi klaim2 ratusan yang ikut menolak tidak terbukti, bahwa seluruh yang lulus sekarang resmi jadi ASN. Ayo usut korupsi APBD DKI Jakarta..!" tulisnya.***
