Network
GALAMEDIA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyatakan penolakannya untuk menambah masa jabatannya hingga 3 periode. Hal tersebut telah diungkapkannya beberapa kali.
Sehubungan hal itu, penasihat relawan Joko Widodo-Prabowo Subianto (Jokpro) 2024, Muhammad Qodari menyatakan sudah seharusnya Jokowi menolak wacana tiga periode tersebut.
Soalnya hal itu sesuai peraturan yang berlaku saat ini terkait masa jabatan dua periode.
"Dia wajib berbicara seperti itu karena UUD 1945 mengatakan demikian," kata Qodari di Sekretariat Nasional Komunitas JokPro, Jakarta, Sabtu, 19 Juni 2021.
Baca Juga: Rumah Sakit di Jabar Kolaps? Begini Reaksi Gubernur Jabar Ridwan Kamil
Kendati begitu, ia bersikukuh, dirinya juga memiliki hak yang sama untuk menyampaikan aspirasinya mengusung Jokowi 3 periode.
Ia pun kembali menyatakan, Undang-undang Dasar 1945 juga memiliki peluang untuk diamandemen terkait masa jabatan presiden. Amandemen UUD 1945, kata dia, bukanlah barang haram untuk dilakukan di Indonesia.
"Bahkan dalam konstitusi kita diatur cara dan jalannya. Jangankan tiga periode, mohon maaf sekarang ini beberapa tahun ini ada kelompok-kelompok masyarakat yang meminta agar UUD 45 kembali kepada bentuk aslinya," kata dia.
Sehubungan hal itu, ia mengaku tak takut untuk menyampaikan aspirasi penambahan masa jabatan presiden.
"Jadi kita tidak takut, karena kita cuma minta tiga periode. Dan kita bukan presiden tanpa batas, cuma tiga periode saja," ujarnya.
Selain itu, Qodari juga menyerahkan sepenuhnya aspirasi masyarakat untuk penambahan masa jabatan presiden Indonesia ini ke pihak MPR.
Baca Juga: Tayang Dini Hari, Berikut Link Streaming dan Spoiler Tokyo Revengers Episode 11: Masalah Baru Muncul
Ia pun meyakini sudah banyak elemen masyarakat lainnya yang memiliki aspirasi yang sama dengan Jokpro.
"Itu wilayahnya ada di MPR. Tolong tanyakan kepada parlemen, tanya pada Ketua MPR, tanya kepada ketua partai-partai, tanya pada Ketua DPD," kata dia.***
