Network
GALAMEDIA - Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon menanggapi pertanyaan pilihan antara Alquran atau Pancasila pada tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Fadli menilai pertanyaan itu justru mempertentangkan antara Islam dan Pancasila dan
merupakan teknik adu domba.
Oleh sebab itu, Fadli meminta pembuat pertanyaan harus segera diusut.
Baca Juga: Tulis Pesan Manis di Hari Ulang Tahun Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan: Semoga Kita Disegerakan Stay di...
“Pertanyaan pilih Al Qur’an atau Pancasila jelas menghina agama sekaligus mempertentangkan Islam dan Pancasila. Cara-cara ini adalah teknik adu domba. Harus segera diusut dalangnya,” cuitnya seperti dilansir Galamedia dari akun Twitter @fadlizon pada Minggu, 20 Juni 2021.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan peserta TWK yang mendapat pertanyaan memilih Alquran atau Pancasila dari asesor dikarenakan hasil indeks moderasi bernegara (IMB-68) dan profiling yang jeblok.
Baca Juga: Tokyo Revengers Episode 12: Pertemuan Takemichi dan Hina Setelah 12 Tahun
"Ini sebetulnya pertanyaan berat. Kalau ada seseorang yang ditanya asesor pilih Alquran atau Pancasila maka dia termasuk kategori berat," katanya.
Bima menjelaskan pertanyaan tersebut digunakan asesor karena pertanyaan itu paling sering digunakan oleh teroris untuk merekrut calon-calon teroris.
Para asesor akan melihat respons peserta TWK yang mendapat pertanyaan memilih Alquran atau Pancasila.
Baca Juga: Terkait TWK KPK, Fadli Zon: Pertanyaan Pilih Alquran atau Pancasila Adalah Teknik Adu Domba
Menurut Bima, seseorang yang memiliki pemahaman agama atau Pancasila yang terbatas dengan cepat akan menjawab agama.
Namun, jika peserta tersebut memiliki pemahaman agama yang lebih baik, dia akan bingung karena dalam agama ada unsur Pancasila dan Pancasila juga tidak bertentangan dengan agama.
"Jadi kebingungan inilah yang ditangkap oleh asesor sehingga mengetahui seseorang berada di level mana," ujarnya.
Baca Juga: Buronan Kelas Kakap Adelin Lis Dibawa Pulang Kejagung Lengkap dengan Rompi Tahanan
Oleh karena itu, Bima menegaskan makna dari pertanyaan memilih Pancasila atau Alquran dalam TWK sejatinya bukan perkara Pancasila atau agama melainkan lebih pada melihat respons dari peserta.
"Perlu diketahui sebenarnya yang ingin dilihat asesor adalah respons dari pertanyaan, bukan jawabannya," tuturnya.
Lebih lanjut Bima mengatakan hasil TWK pegawai KPK bisa dibuka melalui mekanisme pengadilan.
"Apakah ini bisa dibuka ? Bisa, melalui pengadilan silakan saja," katanya.
Baca Juga: Indonesia Darurat Covid-19, Prof Emil Salim: Covid-19 Kian Mengganas, Uang Negara Terbatas
Meski demikian, Bima mengatakan nama-nama pegawai yang menyetujui Pancasila diganti dengan ideologi lain, atau siapa pun yang menentang kebijakan pemerintah untuk pembubaran organisasi radikal dan teroris akan diketahui publik.
Ia menjelaskan pelaksanaan TWK menggunakan instrumen milik Dinas Psikologi TNI AD dan profiling dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sehingga BKN tidak memiliki hak untuk membuka ke publik.
Baca Juga: Qodari Bentuk Relawan JokPro 2024 Guna Hindari Polarisasi, Tokoh Papua: Itu Qodari Mau Cari Makan Aja
Instrumen indeks moderasi bernegara-68 yang digunakan untuk TWK pegawai KPK tersebut juga diatur dalam peraturan Panglima TNI.
Sehingga jika BKN ingin mengumumkan hasilnya kepada masyarakat luas harus mendapat izin dari pemilik dalam hal ini Dinas Psikologi TNI AD.***
