Network
"Tapi kemudian saya meninggalkan, saya mau menggunakan kesempatan yang saya punya untuk berjuang membela kepentingan negara mengatasi korupsi, itu luar biasa harusnya," lanjutnya.
Seiring hal itu, ia pun menyadari akhir-akhir ini ada upaya membungkus kebusukan dengan isu radikalisme dan 'Taliban' yang disematkan kepadanya yang bisa merusak NKRI.
Ia mengaku heran hingga mempertanyakan bagaimana cara merusak NKRI dengan cara memberantas korupsi itu.
"Tapi yang terjadi upaya tadi membungkus kebusukan seolah-olah adalah ayo kita lawan ada radikalisme, talibanisme yang mau merusak NKRI, ini sebenarnya mereka sedang mempersiapkan itu lama," katanya.
"Mereka melakukan kampanye-kampanye dan lain-lain, pertanyaannya sebetulnya mudah, kali memang merusak NKRI dengan cara memberantas korupsi caranya bagaimana? tidak masuk akal," tegasnya.
Sebelumnya, 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos TWK untuk alih status sebagai ASN di antaranya penyidik senior KPK Novel Baswedan, Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo, dan sejumlah pejabat struktural, seperti Sujanarko dan Giri Suprapdiono.
Para pegawai yang tak lolos itu kemudian diminta menyerahkan tugas kepada atasan masing-masing.
Selanjutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi arahan agar hasil TWK tidak serta-merta dijadikan dasar pemberhentian para pegawai.
Presiden pun meminta tak ada pegawai yang dirugikan dalam alih status menjadi ASN.
Namun, yang terbaru, para pimpinan KPK justru telah menggelar pertemuan dengan pihak BKN, KemenPAN-RB, hingga Kemenkumham. Hasilnya, 51 pegawai KPK dinyatakan 'merah' dan tak bisa lagi bergabung dengan KPK.
