Network
GALAMEDIA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan audit laporan keuangan pemerintah pusat Indonesia selama 2020.
Salah satu permasalahan yang disoroti oleh pihak BPK adalah penambahan utang pemerintah. BPK menyatakan, pemerintah harus mewaspadai hal ini.
Ketua BPK, Agung Firman Sampurna menuturkan, tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga telah melampaui pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) dan penerimaan negara, yang dikhawatirkan pemerintah tidak mampu untuk membayarnya.
Menanggapi permasalahan ekonomi di Indonesia, pengamat politik, Rocky Gerung turut membuka suaranya.
Rocky menuturkan, secara faktual keadaan Indonesia betul-betul dalam bahaya karena utang tersebut.
"Ya tentu secara akuntan itu masih ada di situ, hitungannya. Tapi secara faktual, keadaan kita betul-betul ada di dalam bahaya," ucapnya dilansir melalui YouTube Rocky Gerung Official, Rabu, 23 Juni 2021.
Dia berpendapat, hal ini yang mengakibatkan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengatakan bahwa ekonomi Indonesia gagal tumbuh 8 persen.
"Dan Sri Mulyani akhirnya mesti ucapkan bahwa, kami tidak bisa lagi bertumbuh 8 persen," ungkap Rocky.
Kemudian Rocky juga menyoroti mengenai dana-dana yang diedarkan pemerintah selama ini.
"Jadi memang awalnya, seolah-olah mau disembunyikan, bahwa dana-dana yang diedarkan selama ini ternyata bukan dana yang dimaksudkan untuk mempertahankan daya tahan viskal pemerintah. Tapi sekedar diedarkan untuk memberi rasa aman," terang dia.
Ahli filsuf ini berkesimpulan, ada semacam sandiwara terkait ekonomi di Indonesia dan hal yang nyata tanpa sandiwara adalah hasil audit BPK.
Baca Juga: Sejumlah Seniman dan Budayawan Deklarasikan Forum Budaya Jakarta Pesisir
"Jadi ini sebetulnya semacam sandiwara tuh, yang bukan sandiwara adalah audit dari BPK," katanya.
Dengan adanya hasi audit tersebut, Rocky menuturkan, pemerintah pusat tidak bisa lagi mengelak.
"Dan tentu pemerintah pusat gak bisa mengelak dari situ, karena memang tugas BPK memperlihatkan data faktual," imbuhnya.
Lebih lanjut, dia menyatakan, persiapan Indonesia menghadapi Covid-19 seolah diperburuk oleh pengelolaan keuangan yang buruk bahkan palsu.
"Jadi persiapan kita menghadapi Covid sebetulnya diperburuk oleh management keuangan yang palsu memalsukan data itu," ujar dia.
Kemudian Rocky menyoroti kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditujukan untuk sembako.
Pengamat ini menganalisa, alasan Sri Mulyani memberlakukan kebijakan ini karena pemerintah memang tidak memiliki dana.
"Iya itu, akhirnya terbuka sekarang bahwa memang kantong nya bolong. Karena itu kemudian kita tau bahwa, ya sudah ketahuan, tadinya mau memajaki sembako sebetulnya tapi karena ketahuan, logikanya terbaca, maka sekarang ngeles bahwa cuma yang premium," pungkasnya.***
