Network
GALAMEDIA - BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) telah melakukan audit laporan keuangan pemerintah pusat Indonesia selama 2020.
Salah satu permasalahan yang disoroti oleh pihak BPK adalah penambahan utang pemerintah. BPK menyatakan, pemerintah harus mewaspadai hal ini.
Ketua BPK, Agung Firman Sampurna menuturkan, tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga telah melampaui pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) dan penerimaan negara, yang dikhawatirkan pemerintah tidak mampu untuk membayarnya.
Senada dengan BPK, ekonom senior, Prof. Didik J. Rachbini mengaku setuju dengan kekhawatiran lembaga tersebut bahwa Indonesia tidak akan mampu membayar utangnya.
Baca Juga: Tolak Wacana Jokowi 3 Periode, Pengamat Ini Sayangkan Pelaporan Qodari ke Polisi
“Saya setuju BPK mengingatkan pemerintah karena tugasnya memang harus begitu,” kata dia kepada wartawan dilansir melalui berbagai sumber, Kamis, 24 Juni 2021.
Dia lantas meminta pemerintah agar tidak membatasi pihak yang kritis, termasuk BPK karena tugas lembaga tersebut memang memberitahu dengan transparan.
“Jangan kemudian kritis malah dinafikan atau bahkan yang kritis diberangus, yang kritis seperti yang dilakukan sekarang terhadap aktivis,” tegasnya.
Rektor Universitas Paramadina ini lalu menambahkan bahwa utang yang menjadi tanggungan pemerintah Indonesia bukan hanya dari APBN saja (Rp6.527 triliun), melainkan dari utang Badan Usaha Milik Negara alias BUMN (Rp2.143 triliun).
