Network
/photo/2021/07/05/3678757647.jpg)
GALAMEDIA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sempat memberikan usulan kepada Pemerintah Pusat untuk dilakukan pengetatan seiring lonjakan kasus Covid-19 di Ibu Kota.
Disebutkan bahwa usulan Anies baswedan tersebut disampaikan sejak Mei 2021 yang lalu namun 'tak dilirik' alias ditolak oleh Pemerintah Pusat.
Setidaknya kabar mengenai usulan Anies Baswedan kepada pemerintah pusat itu disampaikan oleh pakar epidemiologi Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono.
"Akhir Mei setelah mendengarkan masukan Tim Pandemi @fkmui tentang potensial lonjakan yang dapat terjadi, @aniesbaswedan segera usulkan ke pemerintah pusat agar segera dilakukan pengetatan maksimal Jawa-Bali," begitu bunyi cuitan Pandu melalui akun @drpriono1 dikutip Galamedia Senin, 5 Juli 2021.
Baca Juga: Kepala BPOM Puji-puji Vaksin Moderna di Hadapan Anggota Dewan: Cocok Untuk Warga Miliki Komorbid
Pandu juga membeberkan bahwa usulan itu ditolak karena dinilainya Pemerintah Pusat mempertimbangkan isu ekonomi.
Epidemiolog UI itu menduga pemerintah pusat lebih mempertimbangkan urusan ekonomi ketimbang menanggulangi Covid-19.
Dia menyebut ada Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN), tapi yang terpikir hanya PEN.
Usai isu usulan orang nomor satu itu ditolak, Anies Baswedan mendapat 'acungan jempol' alias pujian dari kasatgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Profesor Zubairi Djoerban.
