Akhirnya Bansos PPKM Darurat Cair, Menko PMK: Sudah Dikirim Lewat Rekening dan PT Pos Indonesia

- 6 Juli 2021, 17:28 WIB
Ilustrasi pencairan bansos.
Ilustrasi pencairan bansos. /Pixabay/EmAji/

 

GALAMEDIA - Bantuan sosial (bansos) dalam rangka penanganan covid-19 di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa Bali mulai disalurkan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam keterangannya, Selasa, 6 Juli 2021.

Disebutkan, 10 Juta KPM terdampak PPKM Darurat tersebut, termasuk keluarga-keluarga miskin baru.

"Sekarang ini secara bertahap sudah tersalurkan. Artinya sudah dikirim ke rekening-rekening untuk yang lewat Bank Himbara," ungkapnya.

Penyaluran bansos pun dilakukan melalui PT Pos Indonesia. Bantuan mulai diantarkan langsung ke setiap keluarga penerima manfaat.

Baca Juga: Bikin Ngeri! Luhut Binsar Pandjaitan Sebut Semua Rakyat Bisa Mati Nanti, Simak Penjelasannya Ini

"Sedangkan yang untuk PT Pos juga sudah mulai ada pengantaran uang langsung kepada keluarga penerima manfaat," kata dia.

Ia menegaskan, percepatan penyaluran Bansos di masa PPKM Darurat Jawa Bali 3-20 Juli itu sesuai dengan instruksi Presiden RI Joko WIdodo (Jokowi) untuk mendukung perekonomian masyarakat di tengah masa PPKM Darurat.

Ia pun optimis penyaluran bansos pada masa PPKM Darurat akan berjalan lebih baik dari pada masa PSBB ketat tahun lalu. Pasalnya, ia menyebut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) saat ini sudah terverifikasi lebih baik sejak masa penyaluran bansos 2020 silam.

"Insya Allah data yang sekarang ini jauh lebih rapih lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada data tahun lalu," kata dia.

Baca Juga: Keadaan Indonesia Kian Genting Akibat Covid-19, PKS Berikan Sejumlah Usulan: Pemerintah Terlihat Kalang Kabut

Ia pun menyinggunng soal kesemrawutan sistem penyaluran bansos di 2020. Saat itu penyalurannya hanya melalui data yang dihimpun melalui RT, RW dan musyawarah desa tanpa verifikasi tingkat kabupaten kota.

"Nah untuk sekarang ini semua sudah kita rapikan, kita sempurnakan dan sekarang tinggal pengendalian di lapangan," cetusnya.***

Editor: Dicky Aditya


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x