Network
GALAMEDIA - Di saat Covid-19 melonjak tinggi dan selalu mencapai rekor harian tertingginya, tersiar kabar bahwa ada usulan pembangunan Rumah Sakit khusus pejabat.
Hal tersebut lantas menimbulkan pro dan kontra serta menarik perhatian masyarakat tak terkecuali Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS, Ahmad Fathul Bari.
Ahmad Fathul Bari mengatakan bahwa seharusnya para pejabat memikirkan nasib rakyat yang kini terancam Covid-19.
Ia juga mengatakan, para pejabat negara sudah mendapatkan banyak fasilitas yang diambil dari uang rakyat.
Baca Juga: Penyidik Giring Nia-Ardi Bakrie ke Sejumlah Tempat Pemeriksaan, Sang Sopir Ikut Terseret
Oleh karena itu seharusnya yang diutamakan adalah keselamatan jiwa rakyat.
“Pejabat negara sudah mendapatkan begitu banyak fasilitas dari negara yang diambil dari uang rakyat," ujar Fathul dikutip Galamedia dari laman PKS.
"Harusnya yang dipikirkan para pejabat negara adalah mendorong penanganan pandemi dan menyelamatkan jiwa dan kesehatan masyarakat,” sambungnya.
Pria yang akrab dipanggil bang Ai ini, menilai kinerja pemerintah dalam penanganan pandemi.
“Pemerintah sudah memiliki kewenangan kekuasaan luar biasa di berbagai aspek dalam penanganan pandemi ini, melalui Perppu No. 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020," tutur Fathul.
Baca Juga: Barcelona Harus Jual Pemain dan Turunkan Gaji Jika Ingin Pertahankan Messi
Ia menilai dengan kewenangan para pejabat negara yang besar tapi belum terlihat perbaikan signifakan, yang ada justru menambah rasio hutang negara.
"Bahkan utang pemerintah semakin membengkak dengan jumlah mencapai Rp 6.527,29 triliun per April 2021, dengan rasio utang mencapai 41,18% terhadap PDB,” tegas Fathul
“Namun sayangnya langkah-langkah kebijakan yang ada, sejak awal belum memperlihatkan adanya perbaikan yang signifikan,” lanjutnya.
Ia lalu menyoroti kasus korupsi yang terjadi di tengah pandemi Covid-19 yang membuat rakyat sengsara.
Baca Juga: Bergelar The Master of Intelligence, AM Hendropriyono Berdarah-darah Duel dengan Pimpinan Pemberontak
Ia berpendapat, uang negara yang seharusnya bisa digunakan untuk membantu masyarakat bukan malah dikorupsi.
“Bahkan sebaliknya di lapangan malah cenderung terlihat makin mengkhawatirkan, ditambah lagi dengan adanya berbagai kasus korupsi di tengah pandemi yang menggerogoti uang negara yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat luas,” tutur Fathul.***
