Network
GALAMEDIA - Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dilaksanakan dari 3 Juli hingga 20 Juli, kini diperpanjang lagi sampai 25 Juli dan dinamai dengan istilah PPKM Level 4 untuk Kota Bandung.
Kebijakan PPKM yang saat ini ditempuh pemerintah baik tingkat pusat, provinsi maupun kota kabupaten memang bukan sesuatu yang dikehendaki.
"Saya yakin pemerintah, siapa pun mengendalikannya baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota sangat tidak berkehendak adanya yang seperti ini. Semua juga sudah berupaya secara fisik, materi, spiritual agar virus ini segera enyah dari Indonesia," ujar Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Tjatja Kuswara.
Diakuinya, pandemi Covid-19 berdampak pada aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, politik, sosial, budaya dan ketahanan mau tidak mau juga terganggu. Melihat kondisi ini tentunya semua pihak, termasuk FPK berharap Covid-19 segera berakhir agar semua bisa kembali beraktivitas.
Baca Juga: Viral! Anggota DPRD Menembok Pintu Masuk Rumah Penghafal Alquran, PAN Tegas Beri Sanksi
"Mudah-mudahan kegiatan Covid-19 segera selesai agar kegiatan ekonomi dan lainnya segera pulih kembali," ungkapnya.
FPK sebagai salah satu organisasi dibawah naungan pemerintah, ungkap Tjatja, sangat berharap pada pemerintah betul-betul mengapresiasi menerapkan kebijakan PPKM level 4 ini sebagai manifestasi PPKM Darurat yang diperpanjang oleh pemerintah pusat.
Karena bagaimana pun berdasarkan arahan pemerintah pusat, implementasi lebih lanjut ditentukan kebijakan oleh pemerintah daerah setempat.
"Memang ini pilihan yang sulit bagi Mang Oded, Kang Yana, Pak Sekda dan unsur Forkopimda untuk menetapkam kebijakan yang tepat untuk menghadapi situasi seperti ini. Saya yakin, semua pilihannya berat. Menetapkan ekonomi lebih unggul dari pada kesehatan juga bisa bisa keliru, menetapkan kesehatan dari pada ekonomi juga bisa bisa keliru, ini pilihan yang berat. Simalaka lah," ungkapnya.
Ia mengatakan, dalam menentukan kebijakan tentu ada sejumlah konskuensi yang muncul. Misalnya, ada pihak yang meminta pelonggaran-pelonggaran kegiatan, akses-akses, atau juga ada yang meminta penegakkan aturan.
"Tapi yang jelas jangan sampai ada tindakan yang dikesankan arogan dari aparatur pemerintah. Seberat apapun masalah yang dihadapi harus kedepankan silih asih, silih asah, silih asih. Nah oleh karena itu, hendaknya seperti ini jadi karakter bagi masyarakat dan aparatur pemerintah," ungkapnya.
Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, kata Tjatja, pasti menimbulkan pro dan kontra. Bagi masyarakat yang kontra dan mengeluarkan aspirasinya, pemerintah harus mendengarkan mereka.
"Ajak mereka untuk menemukan solusi terbaik, saya yakin ini pilihan yang amat berat," ungkapnya.
FPK sebagai organisasi yang mendorong pemerintah dari segi kebangsaan merasakan kesulitan yang dihadapi pemerintah dalam menentukan kebijakan sehingga melahirkan kebijakan yang menyenangkan semua pihak. Karena akan banyak pihak yang tidak sependapatan.
Tapi bagai mana kita mendorong agar kebijakan yang menyulitkan semua pihak segera berakhir yakni dengan penerapan protokol kesehatan dan jalani aturan meski sulit.
"Kepada masyarakat Kota Bandung saya sebagai bahmgian dari masyarakat sangat merasakan beratnya dati sisi ekonomi, sisi transportasi. Warga masyatakat agar kita juga bisa memahami, bukan berarti kita diminta sabar asal sabar, tapi kita juga harus tetap berusaha."
Baca Juga: Update Covid: RI Catat 1.415 Kematian dalam Sehari, Konfirmasi Positif Naik Lagi Hingga 45.416 Kasus
"Percayalah, pemerintah Kota Bandung juga berpikir, sama bingungnya sama rakyat bagaimana rakyat kebutuhannya bisa terpenuhi, aktivitas berjalan lancar," terangnya.
"Kita semua harus sama-sama, masyarakat dan pemerintah menangani Covid-19 ini. Saya sebagai Ketua FPK paham betul suasana ini berat untuk semua."
"Pemerintah juga tidak berdiam diri bagai mana agar kebijakan yang dikeluarkan betul-betul bermanfaat, enggak hanya ditaati, enggak hanya secara formal mengikuti arahan pusat, tapi bagaimana Covid bisa dikendalikan, kemudian bisa ditekan dan ekstrimnya bisa hilang dari Kota Bandung, Jawa Barat dan Indonesia," pungkasnya.***
