Pihaknya juga telah berkoordinasi serta berkonsultasi dengan jajaran Kantor Kementerian Agama Sumedang dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang menyatakan bahwa keduanya akan mengikuti apa yang menjadi keputusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam PTM Terbatas.
"Dalam pelaksanaannya kami juga telah menyiapkan tim pemantau yang beranggotakan unsur Pengawas, K3S MKKS, PGRI, Kantor Cabang Dinas Wilayah III, Kantor Kemenag, Puskesmas, Satgas Kecamatan dan Desa," ungkapnya.
Bupati Dony Ahmad Munir mengingatkan untuk memperketat pengawasan selama PTM Terbatas berlangsung terutama saat para siswa berangkat dan pulang sekolah.
Baca Juga: Saatnya Santri Garut Melek Informasi Digital Tangkal Hoaks Melalui Medsos
Menurur Dony, waktu yang rentan bagi anak sekolah (terpapar) adalah saat mereka berangkat dan pulang sekolah, karena tidak diawasi langsung sebagaimana ketika di sekolah. "Selama perjalanan pasti berinteraksi dengan yang lain atau bahkan berkerumun," katanya
Oleh sebab itu, Dony menginginkan semua harus benar-benar disiapkan dengan matang termasuk dengan melakukan simulasi terlebih dahulu.
Sehingga sebelumnya harus ada simulasi untuk mengecek kesiapan, mulai dari sarana prasarana Prokes di sekolah seperti alat pengukur suhu dan bak cuci tangan, Satgas internal dan eksternalnya, termasuk kesediaan masing-masing Kepala Sekolah untuk bertanggung jawab secara penuh atas berbagai konsekuensi yang mungkin terjadi. "Penerapan protokol kesehatan (prokes) yang ketat, menjadi keharusan yang harus dipatuhi, selama pelaksanaan PTM terbatas ini,"tandasnya..
Sendan dengan itu, Wakil Bupati Sumedang H.Erwan Setiawan menandaskan perihal perlunya uji coba atau simulasi sebelum PTM Terbatas diterapkan sepenuhnya di seluruh sekolah.
"Kita akan bersama-sama ke lapangan untuk mengecek langsung. Kalau betul-betul siap kita laksanakan. Kalau masih ragu-ragu, kita tunda dulu," ucapnya.***