Network
GALAMEDIA – Pengamat politik Rocky Gerung turut menanggapi skandal vaksin dosis ketiga atau vaksin booster.
Sebelumnya, sejumlah pejabat mengaku telah mendapatkan vaksin booster.
Padahal, menurut Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.01/1919/2021, vaksin booster hanya diberikan kepada tenaga kesehatan maupun tenaga pendukung kesehatan yang telah mendapatkan dosis pertama dan kedua vaksin Covid-19.
Pengakuan ini terungkap saat sejumlah pejabat mengobrol dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan kunjungan ke Kalimantan Timur, Selasa, 24 Agustus 2021.
Saat itu, agenda presiden meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di SMPN 22 Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
Baca Juga: Musni Umar: Sri Mulyani Tegaskan Pemerintahan Jokowi Cuma Menyengsarakan Rakyat Sebab Utangnya
Acara disiarkan secara langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Menurut Rocky ini merupakan skandal sebab proses vaksinasi tak dilakukan secara terbuka.
“Ini skandal tetap kita anggap skandal, karena gak terbuka itu. Tapi intinya adalah ada semacam kucing-kucingan di istana tuh,” ujarnya dilansir melalui kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis, 26 Agustus 2021.
Dia menilai Jokowi berpura-pura tidak tahu, padahal sebenarnya dia tahu ada skandal tersebut.
“Lalu Presiden Jokowi berlagak gak tahu, padahal sebetulnya dia tahu semua itu kan,” tuturnya.
Sehingga hak publik justru terhalang karena keinginan istana untuk mendahulukan vaksinasi pada mereka.
“Jadi ini yang terjadi, pemanfaatan hak publik itu terhalang karena keinginan istana untuk mendahulukan vaksinasi pada mereka itu,” imbuhnya.
Ahli filsuf ini juga menyoroti mural yang viral di media sosial bertuliskan ‘Urus saja moralmu, jangan urus muralku!’.
Baginya, mural tersebut sangat berkaitan dengan skandal vaksin yang tidak bermoral sama sekali.
“Itu tajam sekali itu, ‘Urus moralmu, jangan urus muralku!’ Itu diksi yang tajam,” ucapnya.
Dia melanjutkan, mural tersebut bukan sekedar ditujukan untuk istana namun untuk partai politik pula.
“Dan harusnya bukan sekedar ditujukan pada istana, tapi juga pada partai politik,” tandasnya.
Baca Juga: Pedagang Baju Militer 'Menyerah' Terkena Dampak Pembangunan Underpass Sriwijaya-Dustira
Melalui mural tersebut jelas bahwa partai politik jangan melakukan tukar tambah kepentingan.
“Jadi pesan itu jelas bahwa partai politik juga jangan tukar tambah kepentingan saja, sementara moral nya itu yang diwajibkan oleh konstitusi supaya melakukan pendidikan politik pada rakyat,” paparnya.
“Kan tugas pertama partai politik adalah lakukan edukasi politik,” tambahnya.
Sebab, saat ini Rocky melihat ada beberapa partai politik yang meninggalkan moral demi memasuki lingkaran istana.
“Nah sekarang sinyalnya kuat bahwa beberapa partai politik justru meninggalkan moral publiknya supaya bisa masuk pada kekuasaan,” pungkasnya.***
