Network
Menurutnya ini luar biasa sebab jika membandingkan dengan periode ke 2 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yakni Oktober 2009-Oktober 2014, utang hanya bertambah Rp 999 triliun.
“Kenaikan stok utang pemerintah era Presiden Jokowi ini menjadi sangat luar biasa bila melihat di periode ke 2 Presiden SBY (Oktober 2009-Oktober 2014) stok utang pemerintah ‘hanya’ bertambah 999 triliun rupiah,” paparnya.
Yusuf berpendapat, melonjaknya beban utang yang sudah mencapai 39,4 persen pada 2020 bermula dari rendahnya penerimaan perpajakan.
Baca Juga: Dapat Rp100 Ribu per Jenazah, Bupati Jember Berikan Penjelasan: Bukan Untuk Kepentingan Pribadi
“Dari kisaran 11,4% pada 2012, tax ratio (penerimaan perpajakan) terus menurun hingga 8,3% dari PDB pada 2020. Rasio stok utang pemerintah terhadap penerimaan perpajakan melonjak drastis, dari kisaran 250% pada 2015 menjadi kisaran 475% pada 2020, jauh diatas batas aman 90-150%,” bebernya.
Tax ratio yang terus melemah, mengindikasikan besarnya potensi pajak yang hilang. Di sisi lain, besarnya belanja terikat yang berada di kisaran 11% dari PDB menurut Yusuf mengindikasikan inefisiensi sektor publik yang massif.
“Seluruh penerimaan perpajakan setiap tahunnya bahkan tidak mencukupi sekedar untuk membiayai belanja terikat, seperti belanja pegawai, belanja barang, bunga utang dan transfer ke daerah,” tuturnya.
Kesenjangan antara kapasitas fiskal dan beban utang ini berpotensi melebar ke depan.
IDEAS memproyeksikan tax ratio akan pulih namun secara perlahan, pada 2024 baru akan beranjak di kisaran 8,6% dari PDB. ***
