Network
GALAMEDIA – Utang Indonesia mendapat sorotan dari Lembaga riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS).
IDEAS memprediksi utang pemerintah akan melonjak drastis hingga mencapai Rp 9.800 triliun pada akhir pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Oktober 2024.
Pada awal pandemi Covid-19 terjadi, per Maret 2020 posisi utang pemerintah telah menembus Rp 5.000 triliun dan per Juni 2021 telah menembus angka Rp 6.500 truliun.
Hal ini diungkapkan oleh Direktur IDEAS, Yusuf Wibisono dalam keterangan tertulisnya Jumat, 27 Agustus 2021.
“Setelah pandemi, kecenderungan ini menjadi sangat mengkhawatirkan. Dalam 1,5 tahun sejak pandemi, stok utang bulanan pemerintah rata-rata bertambah Rp102,2 triliun, melonjak 3 kali lipat dari stok utang periode Oktober 2014-Desember 2019 yang berada pada kisaran Rp35,2 triliun,” ujarnya.
Baca Juga: Siswa yang Belum Tervaksin Bisa Ikut PTM, Anies: Jika Tak Diizinkan Seperti Kena Hukum Dua Kali
Dia menjelaskan, bila pada periode ke 1 Jokowi utang pemerintah bertambah Rp 2.155 triliun, maka pada periode ke 2, yakni Oktober 2019–Oktober 2024, diproyeksikan utang akan bertambah sekitar Rp 5.043 triliun.
Menurutnya ini luar biasa sebab jika membandingkan dengan periode ke 2 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yakni Oktober 2009-Oktober 2014, utang hanya bertambah Rp 999 triliun.
“Kenaikan stok utang pemerintah era Presiden Jokowi ini menjadi sangat luar biasa bila melihat di periode ke 2 Presiden SBY (Oktober 2009-Oktober 2014) stok utang pemerintah ‘hanya’ bertambah 999 triliun rupiah,” paparnya.
Yusuf berpendapat, melonjaknya beban utang yang sudah mencapai 39,4 persen pada 2020 bermula dari rendahnya penerimaan perpajakan.
Baca Juga: Dapat Rp100 Ribu per Jenazah, Bupati Jember Berikan Penjelasan: Bukan Untuk Kepentingan Pribadi
“Dari kisaran 11,4% pada 2012, tax ratio (penerimaan perpajakan) terus menurun hingga 8,3% dari PDB pada 2020. Rasio stok utang pemerintah terhadap penerimaan perpajakan melonjak drastis, dari kisaran 250% pada 2015 menjadi kisaran 475% pada 2020, jauh diatas batas aman 90-150%,” bebernya.
Tax ratio yang terus melemah, mengindikasikan besarnya potensi pajak yang hilang. Di sisi lain, besarnya belanja terikat yang berada di kisaran 11% dari PDB menurut Yusuf mengindikasikan inefisiensi sektor publik yang massif.
“Seluruh penerimaan perpajakan setiap tahunnya bahkan tidak mencukupi sekedar untuk membiayai belanja terikat, seperti belanja pegawai, belanja barang, bunga utang dan transfer ke daerah,” tuturnya.
Kesenjangan antara kapasitas fiskal dan beban utang ini berpotensi melebar ke depan.
IDEAS memproyeksikan tax ratio akan pulih namun secara perlahan, pada 2024 baru akan beranjak di kisaran 8,6% dari PDB. ***
