Network
GALAMEDIA - Dr. Tifauzia Tyassuma, M.Sc, Clinical Epidemiologist yang menekuni bidang Epidemiologi menilai Negara Indonesia saat ini kehilangan kedaulatan dan otoritas sebagai bangsa dan negara yang merdeka sehingga tidak bisa menentukan langkah terbaik sendiri.
Hal tersebut diungkapkan melalui tayangan video YouTube pada kanal Dokter Tifa Channel dikutip, Senin, 30 Agustus 2021.
"Kita dikendalikan, harus menurut tanpa memiliki kedaulatan dan memutuskan yang terbaik untuk negara kita," ujarnya.
Ia meyakini jika saja Indonesia diberikan kebebasan dalam mengambil langkah terbaiknya maka bisa mengatasi pandemi ini dengan baik.
"Kita memiliki anak bangsa dengan otak-otak super cerdas, tapi sampai hari ini tidak diberikan kesempatan yang cukup. Kita didikte dan agar mau menurut. Bahkan merek vaksin, kita tak bisa putuskan sendiri," ujarnya.
Baca Juga: Habib Rizieq Shihab Tetap Divonis 4 Tahun Penjara, Anggota DPR: Semoga Kedzaliman Segera Tumbang!
Padahal, lanjut dia, penanganan Covid-19 di Indonesia bisa berbeda dengan negara lain. Dicontohkan negara-negara Eropa yang sebanyak 60 persen warganya dari kalangan lanjut usia (Lansia). Sedangkan Indonesia hanya 11 persen.
"Dengan begitu, negara Eropa concern terhadap lansia. Kita sendiri tak punya masalah karena angka lansia tak setinggi di Eropa," ujarnya.
Sehubungan hal itu, ia menyatakan, untuk menangani pandemi Covid-19 di Indonesia dengan baik maka Indonesia harus mengembalikan kedaulatannya. " Kita harus mengembalikan otoritas. Kita sebagai warga bisa memilih yang tebaik, itu hak asasi manusia," ujarnya.
Ia menyarankan agar masyarakat bisa memilih vaksin mana yang ia ingin gunakan sehingga tidak ada pemaksaan terhadap merek tertentu.
Menurutnya, hal itu sangat logis mengingat efektivitas vaksin bisa berbeda-beda berdasarkan usai orang per orang.
Ia menyatakan jika pemerintah bisa memberikan kebebasan maka rakyat pun bakal turut bahu membahu mengatasi pandemi ini bersama-sama.
"Ini PR Besar pemangku kebijakan, untuk mengembalikan kedaulatan sebagai bangsa dan negara untuk memberikan hak kepada rakyatnya," ujarnya.
Sementara itu salah seorang pengusaha Mardigu Wowiek Prasantyo alias Bossman Mardigu Sontoloyo menilai untuk mengatasi pandemi Covid-19 ada beberapa hal yang perlu dilakukan.
"Salah satunya, sudah waktunya pejabat teras BPOM dipecat digantikan dengan figure yang mementingkan keselamatan rakyat," ujarnya dalam tayangan video.
Ia menyoroti soal kasus Vaksin Nusantara. Disebutkan, pejabat teras BPOM menyatakan Vaksin Nusantara harus melalui penelitian yang akurat.
"Aneh bin ajaib, BPOM menggunakan double standar. Soalnya vaksin asing dibiarkan masuk dengan dasar surat WHO, sedangkan vaksin lokal dihambat," ujarnya.
Ia menjelaskan, Vaksin Nusantara yang merupakan hasil pengembangan Aiviata bio medical, Universitas Dipenonegoro dan RS Karyadi merupakan proses transfer teknologi dendritic.
"Tapi peneliti lokal dicibir, mereka menilai Vaksin Nusantara harus dihambat, sehingga rakyat dirugikan," ujarnya.
Menurutnya, vaksin lokal seharusnya digandeng, dibimbing dan dipercepat prosesnya sehingga bisa segera digunakan rakyat sendiri.***
