Network
Jansen menuturkan, saat ini belum ada urgensi untuk mengamendemen UUD 1945. Pasalnya konstitusi merupakan dokumen yang memuat tujuan jangka panjang bangsa.
“Jika ini terjadi, kita bukan hanya mematikan semangat reformasi, tapi kembali ke zaman 'kegelapan demokrasi',” katanya.
Menanggapi hal ini, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menegaskan bahwa kubu oposisi tidak perlu jumlah jika hendak menjaga kepentingan publik.
“Oposisi tidak perlu jumlah jika mampu menjadi penjaga kepentingan publik,” tulisnya melalui Twitter @MardaniAliSera Senin, 30 Agustus 2021.
Menurutnya, kerja sama dengan media dan kelompok penekan bisa menjadikan kubu oposisi yang kecil bersuara lantang serta mendapat simpat publik.
“Kerjasama dengan media dan kelompok penekaan bisa menjadikan oposisi kecil bersuara lantang dan dapat simpati publik,” tuturnya.
Lebih lanjut, Mardani mengingatkan bahwa idealnya antara oposisi dan koalisi imbang jumlah, namun Jokowi malah membuat koalisi super besar.
“Idealnya seimbang, tapi Pak @jokowi lucu membangun koalisi super gemuk,” pungkasnya. ***
