Network
GALAMEDIA – Politisi Partai Demokrat, Susilawati menyebut, setiap partai politik membutuhkan lebih banyak orang-orang yang baik dan peduli.
Menurutnya, apabila partai politik dibiarkan menghasilkan kader yang tidak amanah, maka tujuan politik di Indonesia akan menjadi terganggu.
“Parpol butuh lebih banyak orang-orang baik yang peduli. Jika dibiarkan akan terus muncul yang tidak amanah. Tujuan politik jadi terganggu,” cuitnya, seperti dikutip Galamedia, Selasa, 31 Agustus 2021.
Baca Juga: Lord Adi Cuma Dapat Hadiah Rp 10 Juta dari MCI 8, Netizen: Kebangetan, Pengen Nangis Dengernya
Baca Juga: Bocoran Soal pada Seleksi Guru PPPK Edisi 1, Persiapkan Diri Anda, Tes Digelar 13-17 September 2021
Selain itu, ia juga mengunggah jejak digital yang bersinggungan dengan janji Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh terkait tindak pidana korupsi.
“Menagih janji Surya Paloh bubarkan Partai NasDem, jika ada kadernya yang korupsi,” demikian isi jejak digital tersebut.
Parpol butuh lbh byk org2 baik yg peduli..jk dibiarkn akan terus muncul yg tdk amanah..tuj politik jd terganggu pic.twitter.com/iNuSAu7VkG— Dr. Susilawati SE.,MM.,MA.,M.Han/Sisi (mawar biru) (@SisiwittFrida) August 30, 2021
Sebelumnya, Surya Paloh menyampaikan, Partai NasDem akan bersikap tegas terhadap semua tindak pidana korupsi yang menimpa kadernya.
Bahkan, Paloh menyebut, apabila kadernya terjerat tindak pidana korupsi, maka Partai NasDem tidak layak untuk dipertahankan.
Baca Juga: Sejumlah Partai Pro Jokowi Desak Risma Mundur dari Jabatannya: Marah Terus Artinya Gak Bisa Kerja!
“Partai NasDem tidak layak dipertahankan,” tegasnya, 3 Juni 2015.
Tepat pada 15 Oktober 2015, mantan Sekretaris Jenderal NasDem, Patrice Rio Capella tersandung tindak pidana korupsi bantuan sosial (bansos).
Menyoroti soal itu, Victor Laiskodat yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai NasDem, mendesak Patrice Rio Capella untuk segera mengundurkan diri dari Partai NasDem.
“Seluruh kader Partai NasDem sudah bersepakat untuk mengundurkan diri apabila tersandung masalah hukum,” ucap Victor Laiskodat, 15 Oktober 2015.***
