Network
GALAMEDIA - Mantan Menteri Kesehatan Periode 2004 - 2009 Siti Fadilah Supari menyatakan saat ini Vaksin Nusantara sudah tidak ada hubungannya lagi dengan Badan Pengawas Obatan-obatan dan Makanan (BPOM) karena sudah dialihkan ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Hal itu diungkapkannya saat berbincang-bincang dengan Rahma Sarita pada tayangan video berjudul SITI FADILAH SUPARI : "VAKSIN NUSANTARA TIDAK BISA DIPRODUKSI MASAL? ITU TIDAK BENAR!" pada kanal Realita TV dikutip, Rabu, 1 September 2021.
"Oleh Kemenkes, Vaksin Nusantara tak dilarang, sudah beredar untuk publik. Tapi Pak Budi (Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan) harus terus dikejar, pernyataannya itu harus disusul dengan dokumen," ujarnya.
Seperti diketahuhi, Kemenkes RI telah mengeluarkan pernyataan terkait Vaksin Nusantara besutan Terawan Agus Putranto. Sambil menunggu proses uji klinis fase III, Vaksin Nusantara sudah bisa diakses masyarakat.
Jika proses uji klinis sudah rampung, maka Vaksin Nusantara akan dimasukkan ke dalam daftar vaksin yang digunakan untuk vaksinasi massal.
Terkait hal itu, Siti Fadilah menilai Kemenkes harus mengeluarkan kebijakan semisal Peraturan Menteri Kesehatan soal Vaksin Nusantara ini.
"Harus ada Juklak dan Juknis, ini kok cuma ngomong saja. Jangan hanya ngomong boleh atau tidak, tapi harus ada dokumennya," ujarnya.
Menyinggung Vaksin Nusantara bersifat autologous, Siti Fadilah menilai Menkes Budi Gunadi salah paham.
Ia menyatakan, Vaksin Nusantara ini bisa diproduksi untuk massal.
"Ya kalau sel dendritiknya memang autologous, tapi teknologinya bisa massal. Nah, teknologinya ini bisa dimassalkan. Dokter Tarawan pun sudah siapkan infrastrukturnya," ujar dia.
"Jadi, dendritik emang tak bisa diproduksi massal, tapi teknologinya itu bisa. Jadi caranya itu yang disebarkan secara massal," jelasnya lagi.
Namun demikian, ia melanjutkan, kini Terawan sedang fokus melakukan uji klinis Fase III. "Kalau selesai, nanti dibuat satu kesimpulan. Kita siap untuk masyarakat luas," ujarnya.
Siti Fadilah mengungkapkan Uji Klinis Fase III ini sebelumnya ditargetkan untuk sebanyak 1.500 orang relawan. Namun kini lebih dari 10 ribu orang ingin terlibat pada uji klinis Fase III.
Ia pun mengungkapkan mengenai metode Vaksin Nusantara ini. "Ini sebenarnya bukan vaksin, tapi imunoterapi. Jadi, tidak memasukan virus pada tubuh manusia, melainkan dendritiknya," katanya.
Untuk mendapatkan Vaksin Nusantara, lanjutnya, seseorang bakal diambil darahnya terlebih dahulu. Kemudian darahnya tersebut mendapatkan treatment agar kuat.
Baca Juga: Habib Rizieq Tempuh Kasasi, Wakil Ketua MPR Wanti-wanti Mahkamah Agung
Selanjutnya darah tersebut di-challenge dengan Covid-19 (berbagai varian). Usai menang melawan virus tersebut, darah tersebut dibersihkan dari challenger yang sudah kalah.
"Ya kemudian dimasukan kembali ke tubuh orang yang diambil darahnya tersebut. Proses ini memakn waktu selama 8 hari," jelasnya.
Ketika disinggung proses tersebut sangat memakan waktu, Siti Fadilah menyatakan, proses itu justru lebih cepat dibandingkan vaksin konvensional.
"Memang di-jos-nya bisa lebih cepat vaksin konvensional. Tapi kan untuk menimbulkan antibodi, vaksin itu butuh lebih dari 30 hari. Kalau ini delapan hari sejak darah diambil," jelasnya.
Kemudian, lanjut dia, imunoterapi itu bisa digunakan pada virus jenis lain. "Kalau ada pandemi baru, ya tinggal ganti chalengger-nya tadi. Misal ada korban virus baru, ya tinggal ambil saja itu virusnya, dibuat jadi chalengger dan bisa dipakai ke Vaksin Nusantara ini," katanya.
Soal biaya Rp5 juta per orang untuk mendapatkan Vaksin Nusantara, Siti Fadilah menyatakan kabar tersebut tidak benar. "Kalau saya denger gratis," tandasnya.***
