Network
GALAMEDIA - Akibat pandemi Covid-19, maka dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat yang berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran, termasuk di Kota Bandung.
Kendati demikian, PSI Kota Bandung menyoroti anggaran program penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja dihilangkan menjadi nol.
"Semula anggarannya juga tidak besar hanya sekitar Rp 27 juta, tapi di Kota Bandung ini semakin banyak pencari kerja, bukankah mereka justru membutuhkan penyuluhan dan pembimbingan," ungkap Anggota DPRD Kota Bandung Fraksi PSI, Erick Darmajaya pada konferensi pers secara virtual, Selasa, 14 September 2021.
Menurutnya masalah pengangguran saat ini karena pembatasan kegiatan masyarakat demi menekan pandemi Covid-19.
Baca Juga: UPDATE LAGI Kode Redeem FF yang Belum Digunakan Hari Ini 14 September 2021, Klaim Sekarang Juga!
Namun terjadi pengurangan anggaran dalam mendukung upaya dalam penyelesaian masalah penggangguran di Kota Bandung.
Dikatakannya semua anggaran untuk Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online yang semula sebesar Rp 46 juta, juga sama sekali dihilangkan menjadi nol.
Demikian pula dengan anggaran Job Fair atau Bursa Kerja dari semula Rp 555 juta dipangkas Rp 327 juta menjadi hanya Rp 227 juta.
"Bagaimana Pemerintah Kota Bandung dapat membantu para pencari kerja? Kalau kita kembali melihat sasaran meningkatnya penempatan kerja, kami lihat perubahan anggaran yang diajukan sama sekali tidak sesuai dengan sasaran itu. Padahal, rakyat sangat membutuhkan peranan Pemerintah Kota Bandung," tuturnya.
Baca Juga: Peneliti IPRC: Internet Untuk Bantu Masyarakat, Sudah Diprediksi Bakal Timbulkan Masalah
Sementara itu, Ketua DPD PSI Kota Bandung, Yoel Yosaphat menurutkan dengan dengan kondisi saat ini, maka para seniman dan budayawan terdampak cukup berat.
Akan tetapi, terjadi pemangkasan hingga Rp 3,62 miliar atas pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota.
Demikian juga, terjadi pemangkasan anggaran kegiatan program pengembangan kesenian tradisional hingga Rp 585 juta.
"Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sendiri tidak melakukan pemangkasan secara internal, dalam program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, anggaran masih di Rp 26,1 miliar, malah bertambah Rp 11 juta," terangnya.
Diakuinya terkait pariwisata, tidak bisa berbuat banyak karena memang masih ada pembatasan, yang kemungkinan masih berlangsung sampai akhir tahun.
Akan tetapi, pihaknya mempertanyakan terkait ekonomi kreatif, dimana dalam rencana APBD, muncul kegiatan penyediaan prasarana sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif.
Bentuknya terutama belanja modal gedung dan bangunan baru, nilainya Rp 1,77 miliar. Tetapi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dipangkas Rp 1 miliar terutama pada Pengembangan Sistem Pemasaran.
"Jadi, bangunan dibuat tapi pemasaran dikurangi. Bagaimana kelangsungan ekonomi kreatif jika tidak dibantu pemasarannya oleh Pemerintah Kota Bandung," tambahnya.***
