Network
GALAMEDIA - Dengan munculnya informasi peretasan terhadap 10 kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia membuat publik mempertanyakan sistim proteksi dan kemanan siber di Indonesia.
Lebih jauh, permasalah siber di Indonesia bukan kali ini saja terjadi. Tetapi beberapa waktu ke belakang, kebocoran data beberapa lembaga juga telah terjadi.
Terbaru, Nomor Induk Kepegawaian (NIK) Presiden Joko Widodo bocor di dunia maya setelah mengikuti vaksin Covid-19.
Direktur Eksekutif Indonesian Politics Research and Cosulting (IPRC), Firman Manan mengatakan bahwa permasalah siber merupakan suatu konsekuensi dari perkembangan teknologi. Seperti kebocoran data KPU, BPJS, dan terakhir ada peretasan instansi dari cina.
Oleh karena itu, persoalan keamanan dan tata kelola siber menjadi hal yang mendesak untuk dikaji baik oleh akedimisi maupun pemerintah. Sehingga kedepannya, aturan melalui payung hukum yang jelas terkait jaminan kemanan siber di Indonesia harus segera hadir.
Baca Juga: Ali Mochtar Ngabalin Belum Serahkan LHKPN, Demokrat: Anda Telah Pertontonkan Contoh Gak Benar
"Jadi ini penting untuk dibahas, untuk tata kelolanya, Omnibuslaw tentang elektronik sudah mendesak, saya harap pembahasan diskusi ini bisa bermanfaat, tidak hanya IPRC, tapi juga tata kelola ruang siber," ungkapnya pada Diskusi virtual 'Kebocoran Data dan Urgensi Omnibus law Elektronik', Selasa, 14 September 2021.
Sementara itu, Peneliti IPRC, M. Indra Purnama mengatakan bahwa, permasalahan penggunaan internet (siber) dalam tata kelola pemerintahan maupun kegiatan sehari-hari masyarakat sudah diduga oleh berbagai peneliti.
"Internet untuk membantu masyarakat, sudah diprediksi akan menimbulkan masalah. Dengan adanya internet, pola-pola kegiatan tak lagi seperti dulu yang mengandalkan administrasi serba tradisional. Dimana dengan internet, pergeseran hampir merambah ke semua sektor, mulai ekonomi, budaya, politik, sosial, agama, bahkan seksualita," tuturnya.
