Network
GALAMEDIA – Belakangan, sejumlah kritik yang dilontarkan terhadap pemerintah berujung pada penangkapan oleh aparat.
Tindakan aparat itu menuai kritikan di kalangan masyarakat, karena pemerintah dianggap membungkam aspirasi masyarakat.
Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas menjelaskan, Indonesia adalah negara demokrasi.
Sehingga tidak seharusnya ada pembungkaman terhadap kritik yang ditujukan untuk pemerintah.
Baca Juga: Mau Kerja di Luar Negeri? Peluang Terbuka Lebar, BP2MI Siap Memfasilitasi
Terlebih, pembungkaman tersebut melibatkan aparat penegak hukum.
“Saya terus terang saja, ini kan negara demokrasi ya kalau negara demokrasi maka pemerintah harus siap untuk diprotes dikritik. Kalau ada protes dan kritik pemerintah tidak perlu alergi dengan protes dan kritik itudan dalam menanggapi kritik dan protes itu jangan pakai pendekatan ssecurity approach,” ujarnya pada wartawan, Kamis, 16 September 2021.
Ulama satu ini mengusulkan, seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membuat Dewan Kerukunan Nasional.
Hal ini guna menampung aspirasi masyarakat yang kecewa terhadap pemerintah.
