Network
“Jika peraturan vaksin-vaksin yang lain boleh mendapatkan tahapan yang sama, uji klinis 1,2, 3 dan lain sebagainya, saya juga berharap hal tersebut juga diberikan kepada vaksin Nusantara. Karena terkait vaksin Nusantara ini, negara lain sampai minta uji klinisnya dilakukan di negara lain. Bahkan WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) sampai register (vaksin Nusantara) itu,” jelasnya.
Selain itu, Mercy berharap ada pengaturan yang jelas dan benar terkait komponen uji skrinning industri vaksin di Indonesia.
Baca Juga: Matahari Terbit dari Barat Jadi Tanda Kiamat Pertama, Simak 5 Hadist Soal Kiamat Berikut Ini
Pasalnya dalam komponen industri vaksin, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu melihat ada dua skema ya antara industri masalah yang dikelola oleh BUMN atau perusahaan-perusahaan swasta nasional.
Legislator dapil Maluku itu meyakini, semangat Komisi VII DPR RI, vaksin impor ataupun vaksin Nusantara yang temukan oleh anak bangsa itu semuanya pendekatannya subsidi.
Jangan sampai vaksin yang sudah dihasilkan oleh anak bangsa ini dengan susah payah ini ke depan tiba-tiba menjadi vaksin swadaya.
“Bagi kami, karena ini menyangkut riset yang merupakan bidang kami di Komisi VII, maka taruhannya integritas kami yang ada di Komisi VII. Kalau kita pulang ke daerah-daerah, kita dipertanyakan mana itu vaksin yang ada, sudah sampai di mana itu vaksin merah putih dan vaksin Nusantara. Mereka (masyarakat) tidak tanya tentang Sinovac, mereka tidak tanya tentang Moderna. Kalau ada punya kita sendiri, kenapa juga kita harus membicarakan yang dari luar,” pungkasnya.***
