Network
GALAMEDIA – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) kembali mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi).
BEM UI sebelumnya pernah melabeli Jokowi sebagai “King of Lip Service” lantaran dinilai kerap mengumbar janji namun tidak ditepati.
Poster Jokowi King of Lip Service yang dibuat BEM UI juga sempat beredar luas di media sosial dan menjadi sorotan berbagai pihak di Tanah Air.
Berselang dua hari, Jokowi angkat bicara terkait kritikan yang dilontarkan BEM UI tersebut.
Menurut Jokowi, kritikan tersebut merupakan ekspresi mahasiswa dan itu sah-sah saja.
“Saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa dan ini negara demokrasi. Jadi kritik itu ya boleh boleh saja dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa berekspresi,” ujarnya.
Namun, pernyataan Jokowi tersebut, kini menjadi pokok kritik lain yang dilontarkan BEM UI terhadap presiden ke tujuh Indonesia.
“Presiden Jokowi pernah meminta masyarakat untuk aktif menyampaikan kritik,” tulis akun resmi @BEMUI_OFFICIAL pada Senin, 20 September 2021.
Sayangnya, kenyataan berbanding terbalik dengan ucapan Jokowi, lanjut akun tersebut sembari mengutip hasil survei dari Lembaga Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).
Baca Juga: Mulai 1 Oktober Pasien Covid-19 Tak Ditanggung Kemenkes? BPJS Hanya Cover Rp 18 Juta, Cek Faktanya!
“Akan tetapi, menurut survei, sebanyak 52,1 persen masyarakat Indonesia merasa bahwa ancaman kebebasan sipil meningkat dan berakibat pula terhadap meningkatnya ketakutan masyarakat dalam berpendapat, berekspresi, berkumpul, dan berserikat,” katanya.
Sehingga BEM UI menilai bahwa Jokowi serta Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah gagal menegakkan kebebasan berpendapat di Indonesia.
BEM UI pun menyebutkan bahwa rezim saat ini memiliki banyak nama, salah satunya rezim antikritik.
“Berbagai pembungkaman dan tindakan represif dilakukan melalui UU ITE dan tangan aparat. Rezim ini punya banyak nama, salah satunya adalah rezim antikritik,” imbuhnya.
Lebih jauh, BEM UI menyoroti maraknya penghapusan mural yang berisikan kritik terhadap pemerintahan. ***
