Network
Apalagi di masa pandemi Covid-19, perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat bisa berubah cepat dan dinamis.
Baca Juga: Persib vs Borneo FC: Tanpa Ezra Walian dan Castilion, Begini Kata Sang Kapten
Webinar "Kupas Tuntas Kemiskinan: Memahami Data dan Situasi Kemiskinan" membahas tentang gambaran terkait situasi kemiskinan di tengah pandemi Covid-19 tersebut dan bagaimana cara memahami indikator kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS secara komprehensif.
Dyah dalam penyampaian opening speech menuturkan, tujuan pelaksanaan webinar ini adalah untuk menyosialisasikan indikator statistik yang dihasilkan BPS serta pemanfaatannya.
Khususnya terkait indikator kemiskinan, serta memberikan gambaran terkait situasi kemiskinan di tengah pandemi Covid-19.
"Webinar ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan masyarakat terkait indikator kemiskinan, kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar dan kesadaran terhadap pentingnya data statistik dalam setiap penentuan suatu kebijakan," tutur Dyah.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Dr. Ateng Hartono memberikan gambaran umum kemiskinan di level Provinsi Jawa Barat maupun Nasional. BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach).
Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan & bukan makanan).
Secara umum, persentase penduduk miskin di Jawa Barat masih di bawah Nasional. Pada kondisi Maret 2021, persentase penduduk miskin Jawa Barat sebesar 8,40 persen di bawah Nasional sebesar 10,14 persen.
