Network
GALAMEDIA - Pernyataan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo soal kebangkitan paham komunis atau PKI menuai kritik dari berbagai pihak.
Tak hanya politisi, akademisi pun ikut melontarkan kritik. Gatot dianggap menggunakan momentum 30 September untuk menarasikan isu-isu PKI guna kepentingan politik.
Menyusul pernyataan Gatot soal PKI yang sudah menyusupi tubuh TNI baru-baru ini, pengamat sekaligus Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi kembali melontarkan kritik.
Baca Juga: Nyaris Gila dan Bunuh Diri, No Time To Die Premier Hari Ini Daniel Craig Ungkap Sisi Gelap Perankan James Bond
Burhan menyebut isu PKI selalu dimunculkan Gatot setiap bulan September.
"Setiap September GN muncul, saya tak bosan2 meretweet Usman Hamid mengiliahi si bapak itu," tulisnya dalam cuitan Twitter Selasa, 28 September 2021.
Bersama cuitan itu, ia sertakan video lama di mana argumentasi Gatot soal PKI dibantah habis-habisan oleh Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid.
Baca Juga: Rahasia Tubuh Ideal Bae Suzy, Ternyata Rutin Konsumsi Ini, Nomor Satu Tak Disangka
Dalam video yang diambil saat tayangan acara Rosi tersebut Usman Hamid membantah soal klaim Gatot bahwa Film G30SPKI diputar selama Orde Baru karena baru dibuat pada 1981.
Kemudian pada pemerintahan B.J. Habibie, senior Gatot sendiri Yunus Yosfiah yang menjabat Menteri Penerangan mengumumkan film G30SKPI dihapus dari kewajiban ditonton setiap tanggal 30 September.
Hal serupa juga dilakukan Mendikbud kala itu yang melakukan peninjauan ulang seluruh sejarah termasuk sejarah PKI.
Baca Juga: Sempat Viral Gegara Tak Terima Razia Ganjil Genap, Anggota DPRD Viani Limardi Kini Dipecat PSI karena Hal Ini
Sehingga kata Usman, tudingan Gatot yang menyebut soal penghentian pemutaran film G30SPKI merupakan ulah PKI adalah keliru.
"Jadi logika semacam itu menurut saya membangun suatu insinuasi yang negatif tanpa ada dasar fakta yang jelas," ucapnya.
Dia melanjutkan pada pemerintahan Gus Dur, bahkan diusulkan pencabutan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme.
Baca Juga: Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 28 September 2021: Antam Masih Stabil, UBS Turun Tipis
Padahal Gus Dur adalah sosok mantan ketua PBNU justru menilai aturan tersebut menjadi dasar diskriminasi.
"Gus Dur bukan PKI, Gus Dur anak kiai, Gus Dur adalah Kyai, jadi keliru kalau membangun logika lompat-lompat seolah yang meminta penghapusan TAP MPRS itu pasti PKI, itu keliru fatal, itu membodohi masyarakat kita." pungkasnya dalam video.***
